Relawan Anies Minta Parpol Pendukung Bijak Menilai Situasi Politik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 21 Agustus 2023
 Relawan Anies Minta Parpol Pendukung Bijak Menilai Situasi Politik

Bacapres Anies Baswedan (kanan) di Museum dan Galeri SBY*ANI di Pacitan, Kamis (17/8/2023) (ANTARA/Destyan Handri Sujarwoko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seknas Pro Anies merespon dinamika politik pencapresan Anies Baswedan terutama soal siapa pasangan yang bakal mendampingi Anies yang belakangan ini diributkan partai koalisi perubahan.


Koodinator Seknas Pro Anies, Marwan Azis menyampaikan Pro Anies dorong soliditas Parpol Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS untuk pemenuhan syarat administrasi pencapresan Anies Baswedan dan perolehan target kursi partai koalisi.

Baca Juga:

PKS Setuju Demokrat Desak Anies Segera Deklarasi Cawapres

"Kalau Anies Baswedan dipastikan memenuhi syarat PT (Presidensial Threshold), dan mendaftar di KPU sebagai capres bersama pasangannya, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi perolehan kursi partai koalisi perubahan di DPR RI dan DPRD, sehingga penting pimpinan masing 2 parpol koalisi perubahan, untuk mengutamakan pemenuhan syarat administrasitif sesuai UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu,"katanya.


Marwan menyampaikan, seharusnya pimpinan parpol koalisi perubahan tetap bijaksana dalam menyikapi dinamika politik terutama soal penentuan dan siapa bakal cawapres mendampingi Anies.


Menurutnya yang menjadi prioritas adalah pemenuhan syarat administrasi untuk memastikan pencapresan Anies untuk bisa didaftarkan di KPU sebagai bakal calon presiden bersama pasangannya. Kemudian prioritas berikutnya adalah menyiapkan strategi pemenangan Pilpres 2024.


Selain itu, Marwan menyarankan sebaiknya menghentikan komunikasi yang kontra produktif di media antara Parpol Pendukung Anies.

"Pada prinsipnya Pro Anies tetap menerima pilihan parpol koalisi perubahan dan pilihan Anies Baswedan terhadap nama-nama bakal menjadi calon wakil presiden Anies seperti Mas AHY, Mbak Yenni Wahid dan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kami hanya mendorong soliditas parpol pendukung Anies dan kedepan komunikasi antar Parpol Koalisi Perubahan lebih sejuk dan mendamaikan, demi menjemput kemenangan yang lebih besar"papar Marwan yang juga aktivis HMI ini.

Sekjen Pro Anies, Emmanuel Tular menghimbau untuk semua simpul relawan Anies Baswedan, agar lebih bijak dalam merespon dinamika politik pencapresan Anies, demi menjaga soliditas relawan Anies.

"Terakhir, seluruh simpul relawan Anies Baswedan harus mendukung keputusan akhir dari Parpol Koalisi Perubahan dan keputusan Anies Baswedan terkait siapa pasangan Anies yang bakal mendampingi pada Pilpres 14 Februari 2024," kata mantan Ketua Umum PMKRI ini.

Baca Juga:

Demokrat Minta NasDem Bijak untuk Segera Umumkan Cawapres Anies

#Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan