Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Partai Gelora Akan Kumpulkan Seluruh Bacaleg di Ajang Rakornas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 Januari 2023
Partai Gelora Akan Kumpulkan Seluruh Bacaleg di Ajang Rakornas

Partai Gelora.(Foto: Partai Gelora)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah dinyatakan lolos untuk bertarung di Pemilu 2024.

Partai ini akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-9 pada awal Februari mendatang dengan agenda konsolidasi pemenangan dan kick off pencalegan partainya pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

Partai Gelora Berambisi Majukan Anis Matta dan Fahri Jadi Capres dan Cawapres 2024

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, Rakernas ke-9 tersebut akan dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia.

Rakernas, lanjut dia, juga akan dihadiri bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Gelora untuk DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

"Agendanya rapat konsolidasi pemenangan, kita juga akan lakukan kick off pencalegan," ucapnya.

Ia menegaskan, dalam Rakornas tersebut, diagendakan pula terkait pembentukan dan penunjukan empat DPW baru di empat daerah otonomi baru di Papua yakni DPW Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

"Jadi dengan membentuk empat DPW baru di Papua hasil pemekaran Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, maka DPW kita bukan 34, tapi sudah jadi 38 DPW seperti jumlah provinsi kita saat ini," katanya.

Ia menyebut. Partai Gelora bertekad lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen dan mendudukkan kadernya sebagai anggota DPR RI setelah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

"Tekad kita lolos parliamentary treshold dan kita punya wakil di DPR RI. Sehingga nanti 2027 pada tahapan awal menuju Pemilu 2029, ya kita termasuk partai yang dikecualikan hanya ikut verifikasi administrasi saja, tidak perlu verifikasi administrasi faktual lagi," tuturnya.

Partai Gelora saat ini tengah menyiapkan regulasi dan persyaratan administrasi terkait proses pencalegan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal itu, dilakukan sembari menunggu aturan dari KPU mengenai penggunaan Sistem Informasi Pencalonan Pencalonan (Silon) maupun penataan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2024.

Sambil menunggu regulasi tersebut, terkait pencalegan bisa melakukan rekruitmen secara terbuka. Dilakukan secara berjenjang, mencari calon-calon Bacaleg.

"Tapi kalau Bacalegnya sudah terpenuhi, maka tidak perlu melakukan rekruitmen secara terbuka, tinggal dilakukan asesmen, penilaian layak atau tidak," jelasnya.

Ia berharap, agar proyeksi Bacaleg Partai Gelora bisa diselesaikan pada Februari atau paling lambat Maret mendatang sehingga pada bulan April sehingga berkas Bacaleg tersebut bisa diserahkan ke KPU dan dimasukkan ke dalam Silon masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

"Kebijakan rekruitmen Bacaleg sebenarnya, sudah kita lakukan lebih awal, maka kita yakin proyeksi Bacaleg kita akan terpenuhi. Sehingga kita bisa memasuki tahapan internal, konsolidasi pemenangan Pemilu 2024," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

RDP dengan Komisi II DPR, Koalisi Sipil Beberkan Chat Dugaan Instruksi KPU Loloskan Gelora

#Pemilu #Pemilu 2024 #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Bagikan