RDP dengan Komisi II DPR, Koalisi Sipil Beberkan Chat Dugaan Instruksi KPU Loloskan Gelora

MerahPutih.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

Rapat ini membahas dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan partai politik dalam rangkaian tahapan pemilu.

Baca Juga

KPU Jabar Mulai Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Mulanya, perwakilan koalisi, Hadar Nafis Gumay membeberkan bukti dugaan kecurangan saat tahapan verifikasi parpol peserta Pemilu 2024 hingga intimidasi yang diterima anggota KPU di daerah.

Hadar mengungkapkan bahwa ada yang memerintahkan untuk membantu Partai Gelora untuk lolos. Padahal, proses kesimpulan berita acara yang pertama sudah rampung.

"Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," kata Hadar.

Baca Juga

DPR Kritik Langkah KPU Larang Caleg Sosialisasi

Kemudian, Hadar membeberkan bukti-bukti percakapan dengan tangkapan layar yang ditampilkan di layar presentasi. Ia menyebut beberapa petinggi KPU yang diduga terlibat kecurangan tahapan verifikasi parpol.

"Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan barusan pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan pak Idham dioper ke Pak Agus, yang isinya pertama saat ini nereka sedang duduk bersama pak Idham, pak Agus, pak Drajad pak Sekjen sambil berkomunikasi pak Hasyim yang sedang ada di Padang," bebernya.

Mendengar penjelasan Hadar tersebut, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta rapat tersebut menjadi tertutup. Itu lantaran dugaan kecurangan tersebut menyebut nama-nama dalam institusi penyelenggara pemilu.

"Saya kira mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi perlu dikonfirmasi. Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," kata Doli. (Pon)

Baca Juga

KPU Bersiap Berikan Keterangan Soal Sistem Pemilu di Sidang Judicial Review MK