RDP dengan Komisi II DPR, Koalisi Sipil Beberkan Chat Dugaan Instruksi KPU Loloskan Gelora
Andika Pratama - Rabu, 11 Januari 2023
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay. Foto: ANTARA/Boyke Ledy Watra
MerahPutih.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).
Rapat ini membahas dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan partai politik dalam rangkaian tahapan pemilu.
Baca Juga
KPU Jabar Mulai Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPD
Mulanya, perwakilan koalisi, Hadar Nafis Gumay membeberkan bukti dugaan kecurangan saat tahapan verifikasi parpol peserta Pemilu 2024 hingga intimidasi yang diterima anggota KPU di daerah.
Hadar mengungkapkan bahwa ada yang memerintahkan untuk membantu Partai Gelora untuk lolos. Padahal, proses kesimpulan berita acara yang pertama sudah rampung.
"Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," kata Hadar.
Baca Juga
Kemudian, Hadar membeberkan bukti-bukti percakapan dengan tangkapan layar yang ditampilkan di layar presentasi. Ia menyebut beberapa petinggi KPU yang diduga terlibat kecurangan tahapan verifikasi parpol.
"Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan barusan pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan pak Idham dioper ke Pak Agus, yang isinya pertama saat ini nereka sedang duduk bersama pak Idham, pak Agus, pak Drajad pak Sekjen sambil berkomunikasi pak Hasyim yang sedang ada di Padang," bebernya.
Mendengar penjelasan Hadar tersebut, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta rapat tersebut menjadi tertutup. Itu lantaran dugaan kecurangan tersebut menyebut nama-nama dalam institusi penyelenggara pemilu.
"Saya kira mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi perlu dikonfirmasi. Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," kata Doli. (Pon)
Baca Juga
KPU Bersiap Berikan Keterangan Soal Sistem Pemilu di Sidang Judicial Review MK
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia