Partai Demokrat Dorong Pemerintah Berani Lockdown Pulau Jawa

MerahPutih.com - Partai Demokrat mendorong Pemerintah untuk berani mengambil keputusan karantina wilayah (lockdown) pulau Jawa guna menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19.

Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat, Jibriel Avessina, menilai secara ekonomi biaya karantina wilayah ini lebih murah ketimbang penerapan PPKM Mikro seperti saat ini.

Baca Juga

Jokowi Akui Terima Masukan Lockdown

Menurut Jibriel, penerapan PPKM Mikro justru berpotensi memperpanjang masa krisis, sehingga fasilitas kesehatan terancam kolaps dan perekonomian tidak kunjung bangkit.

"Berdasarkan kajian kami karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp 48 triliun," ujarnya dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum yang digelar secara daring, Senin (28/6).

Jibriel menjelaskan kebutuhan anggaran 48 triliun ini didapat dari dana kebutuhan dasar sebesar Rp 400 ribu untuk 80 persen penduduk Jawa atau setara dengan 121 juta jiwa.

"Ini realistis dan feasible, tinggal kita berani punya political will atau tidak, mengingat angka kasus baru COVID kian tinggi setiap harinya. Perlu terobosan kebijakan," kata Jibriel.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR-RI Vera Febhyanty menilai tim ekonomi pemerintah telah kehilangan inovasi lantaran hanya mengambil langkah-langkah yang hanya bagus diatas kertas, tapi tidak sesuai harapan.

“Kami melihat tim ekonomi pemerintah telah kehilangan inovasi. Semua langkah yang disampaikan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 hanya bagus di paper (kertas). Implementasinya, tidak sesuai harapan,” kata Vera.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi yang juga Direktur Eksekutif Next Policy mengungkapkan bahwa kebijakan karantina wilayah justru lebih hemat biaya ketimbang PPKM Mikro.

Menurut Faisal, lockdown di area Jakarta saja, jika dilihat dari skenarionya, diperkirakan dalam 14 hari akan kehilangan Rp 23 triliun, kehilangan nilai tambah perekonomian Rp 17 triliun, dan kehilangan pendapatan keluarga hilang Rp 5 triliun, serta unemployment sekitar 76.000 orang.

"Tetapi ingat itu baru ongkos langsung jangan lupa ada juga yang kita hemat, ongkos infeksi, ongkos kehilangan produktivitas, ongkos rumah sakit, sehingga jika kita hitung semuanya ongkos dan savingnya kita masih bisa untung 1 Triliun sehari," jelas dosen FEB UI tersebut.

Fithra optimis pertumbuhan positif kuartal 2 tahun 2021 masih dapat diraih, jika ada intervensi kebijakan yang tepat. Ia mengamini karantina wilayah pilihan pahit jangka pendek, tapi efektif untuk menyelamatkan perekonomian jangka menengah dan panjang.

"Kita masih bisa ada peluang untuk tumbuh positif asalkan ada intervensi kebijakan yang tepat yang memadai," tegas Fithra.

Sedangkan, Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University, Singapura, menegaskan bahwa harus dilakukan langkah tegas dalam bentuk keputusan politik untuk menghadapi persoalan COVID-19.

Sulfikar Amir menyoroti tiga hal terkait dampak sosial dan ekonomi yang harus diawasi ketat terkait pandemi COVID-19 yang kembali melonjak. Ketiga hal itu yakni, vaksinasi, pembatasan sosial dan bio survailans.

“Ketiga hal tersebut menjadi beban negara yang membutuhkan kompetensi, komitmen, empati dan leadership untuk menuntaskannya. Jangan selalu melihat statistik naik-turunnya angka kematian. Jika sudah menyangkut nyawa, tidak ada bandingannya,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga

Kasus COVID-19 Terus Meroket, PKS: Lakukan PSBB, Bahkan Lockdown Total