Parpol Jangan Terlalu Lama Pilih Kandidat PJ Gubernur DKI, Toh Ditentukan Jokowi

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 11 September 2024
Parpol Jangan Terlalu Lama Pilih Kandidat PJ Gubernur DKI, Toh Ditentukan Jokowi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak. (MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta akan melanjutkan rapat penetapan dan pengusulan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Heru Budi Hartono pada Jumat (13/9). Agenda tersebut akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Pada agenda tersebut, setiap partai politik menyerahkan tiga nama kandidat Pj Gubernur. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirim surat permintaan usulan pada 2 September 2024.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak meminta partai politik (parpol) di legislatif DKI tak berlama-lama menentukan usulan nama calon Pj Gubernur Jakarta.

"Sementara kita tidak sengaja untuk mempercepat atau memperlambat. Memang surat yang dari Kemendagri itu diberikan kepada kita sangat tergesa-gesa tapi saya pikir pengalaman yang sudah-sudah kan, sudah kita lalui," ucap Jhonny di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Baca juga:

Alasan PDIP DKI Dorong Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur Jakarta

Apalagi, kata Jhonny, pada akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih dan melantik.

"Seperti yang saya katakan tadi, tanpa mau mendegragadasi pertemuan kita yang bermartabat ini, toh semuanya nanti yang di sana yang menentukan," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap bisa mengetahui alasan dari Jokowi dalam mengambil keputusan nanti. Ia juga menginginkan Jokowi menyikapi yang disuarakan Dewan Kebon Sirih.

"Mau dikasih tahu alasan apa, kenapa memilih dia, bisa juga bagus juga. Mudah-mudahan apa yang kita suarakan didengar oleh yang di sana itu," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Penjabat Gubernur
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan