Parpol Jangan Terlalu Lama Pilih Kandidat PJ Gubernur DKI, Toh Ditentukan Jokowi
 Frengky Aruan - Rabu, 11 September 2024
Frengky Aruan - Rabu, 11 September 2024 
                Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak. (MerahPutih.com/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta akan melanjutkan rapat penetapan dan pengusulan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Heru Budi Hartono pada Jumat (13/9). Agenda tersebut akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Pada agenda tersebut, setiap partai politik menyerahkan tiga nama kandidat Pj Gubernur. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirim surat permintaan usulan pada 2 September 2024.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak meminta partai politik (parpol) di legislatif DKI tak berlama-lama menentukan usulan nama calon Pj Gubernur Jakarta.
"Sementara kita tidak sengaja untuk mempercepat atau memperlambat. Memang surat yang dari Kemendagri itu diberikan kepada kita sangat tergesa-gesa tapi saya pikir pengalaman yang sudah-sudah kan, sudah kita lalui," ucap Jhonny di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).
Baca juga:
Alasan PDIP DKI Dorong Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur Jakarta
Apalagi, kata Jhonny, pada akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih dan melantik.
"Seperti yang saya katakan tadi, tanpa mau mendegragadasi pertemuan kita yang bermartabat ini, toh semuanya nanti yang di sana yang menentukan," jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini berharap bisa mengetahui alasan dari Jokowi dalam mengambil keputusan nanti. Ia juga menginginkan Jokowi menyikapi yang disuarakan Dewan Kebon Sirih.
"Mau dikasih tahu alasan apa, kenapa memilih dia, bisa juga bagus juga. Mudah-mudahan apa yang kita suarakan didengar oleh yang di sana itu," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
 
                      APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
 
                      Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
 
                      Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
 
                      Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
 
                      Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
 
                      Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
 
                      DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
 
                      Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
 
                      




