Parpol Jangan Terlalu Lama Pilih Kandidat PJ Gubernur DKI, Toh Ditentukan Jokowi

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 11 September 2024
Parpol Jangan Terlalu Lama Pilih Kandidat PJ Gubernur DKI, Toh Ditentukan Jokowi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak. (MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta akan melanjutkan rapat penetapan dan pengusulan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Heru Budi Hartono pada Jumat (13/9). Agenda tersebut akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Pada agenda tersebut, setiap partai politik menyerahkan tiga nama kandidat Pj Gubernur. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirim surat permintaan usulan pada 2 September 2024.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak meminta partai politik (parpol) di legislatif DKI tak berlama-lama menentukan usulan nama calon Pj Gubernur Jakarta.

"Sementara kita tidak sengaja untuk mempercepat atau memperlambat. Memang surat yang dari Kemendagri itu diberikan kepada kita sangat tergesa-gesa tapi saya pikir pengalaman yang sudah-sudah kan, sudah kita lalui," ucap Jhonny di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Baca juga:

Alasan PDIP DKI Dorong Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur Jakarta

Apalagi, kata Jhonny, pada akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih dan melantik.

"Seperti yang saya katakan tadi, tanpa mau mendegragadasi pertemuan kita yang bermartabat ini, toh semuanya nanti yang di sana yang menentukan," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap bisa mengetahui alasan dari Jokowi dalam mengambil keputusan nanti. Ia juga menginginkan Jokowi menyikapi yang disuarakan Dewan Kebon Sirih.

"Mau dikasih tahu alasan apa, kenapa memilih dia, bisa juga bagus juga. Mudah-mudahan apa yang kita suarakan didengar oleh yang di sana itu," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Penjabat Gubernur
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan