Pariwisata Ramah Muslim Bisa Terwujud Lewat Sertifikasi Halal

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Rabu, 03 April 2024
Pariwisata Ramah Muslim Bisa Terwujud Lewat Sertifikasi Halal

Ilustrasi - Logo produk halal di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat (16/2/2024). (ANTARA/Harianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal akan berdampak positif terhadap industri pariwisata Indonesia.

Pemberlakuan sertifikasi halal akan menjadi sebuah upaya nyata untuk mengembangkan pariwisata ramah muslim (PRM) di Indonesia.

Baca juga:

UMKM Kuliner Sangat Penting Mengurus Sertifikasi Halal

“Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2024, menjadi dorongan efektif dalam upaya pengembangan pariwisata halal atau pariwisata ramah Muslim (PRM) di Indonesia,” kata Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham dalam keterangan di Jakarta, Rabu (3/4) seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, sambung Aqil, terdapat lebih dari 4,2 juta produk nan sudah memiliki sertifikat halal. Mayoritas produk tersebut datang dari bidang makanan dan minuman yang menjadi faktor penting untuk mewujudkan pariwisata halal.

Baca juga:

Pemerintah Pangkas Proses Pengurusan Sertifikasi Halal UMKM Jadi 3 Hari

Aqil juga memaparkan bahwa saat ini sudah ada kolaborasi antara BPJPH dan Kemenparekraf untuk mengakselerasi sertifikat halal.

“Kami juga telah menggelar Forum Group Discussion bertema ‘Peluang dan Tantangan Pengembangan Industri Pariwisata Ramah Muslim Indonesia’ yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri, di Jakarta pada Selasa 2 April,” ujar Aqil.

Menurut Aqil, dalam waktu dekat akan ada program pendampingan sertifikasi halal secara serentak di 3.000 desa wisata untuk mendukung terwujudnya PRM.

“Kami sudah bertemu dengan Menteri Parekraf, Pak Sandiaga Uno, dan beliau sangat mendukung pengembangan pariwisata halal dengan pendampingan sertifikasi halal di 3.000 desa wisata,” tutup Aqil. (ikh)

Baca juga:

Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal

#Halal
Bagikan
Ditulis Oleh

Ikhsan Aryo Digdo

Learner.

Berita Terkait

Indonesia
Hasil Perjanjian Dagang Dengan AS, Sertifikat Halal Pakai Logo Dari Negara Produsen
“Produk dari Amerika tetap wajib halal. Sertifikasi bisa dilakukan di negara asal, lalu diregistrasi di Indonesia,”
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
Hasil Perjanjian Dagang Dengan AS, Sertifikat Halal Pakai Logo Dari Negara Produsen
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Luruskan Isu Produk Impor AS Bebas Label Halal, Tapi Sertifikasi Mereka Kini Diakui di RI
Pemerintah Indonesia menegaskan kerja sama dagang dengan Amerika Serikat melalui skema ART tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor.
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Februari 2026
Pemerintah Luruskan Isu Produk Impor AS Bebas Label Halal, Tapi Sertifikasi Mereka Kini Diakui di RI
Indonesia
DPR Desak BPJPH Tindak Tegas LPH Nakal Soal Pungli Sertifikat Halal
BPJPH perlu mengambil langkah konkret berupa pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional bagi lembaga yang terbukti bermain mata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
DPR Desak BPJPH Tindak Tegas LPH Nakal Soal Pungli Sertifikat Halal
Indonesia
BPJPH Temukan Banyak Logo Halal Palsu, DPR Kesal Jangan Cuma Sidak Tapi Ditindak
BPJPH mengaku tidak dapat melakukan penindakan terhadap peredaran logo halal palsu karena tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Wisnu Cipto - Selasa, 18 November 2025
BPJPH Temukan Banyak Logo Halal Palsu, DPR Kesal Jangan Cuma Sidak Tapi Ditindak
Indonesia
Bakso Solo Viral Terbukti Halal, Pemkot Pastikan dengan Hasil Lab
Terbukti bakso tidak mengandung babi dan dipastikan halal.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Bakso Solo Viral Terbukti Halal, Pemkot Pastikan dengan Hasil Lab
Indonesia
Sekarang Masih Dipakai, Nampan MBG Semua Bakal Diganti Kalau Terbukti Mengandung Babi
BGN masih menggunakan nampang yang diduga mengandung babi itu dalam operasional program MBG hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Senin, 01 September 2025
Sekarang Masih Dipakai, Nampan MBG Semua Bakal Diganti Kalau Terbukti Mengandung Babi
Indonesia
Program MBG Digoyang Isu Bahan Food Tray Mengandung Babi, Ini Respons BGN
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diterpa isu kurang sedap.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Program MBG Digoyang Isu Bahan Food Tray Mengandung Babi, Ini Respons BGN
Indonesia
Cuma Modal Klik, UMKM DKI Jakarta Bisa Langsung Dapatkan Sertifikasi Halal
Fasilitas ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan industri halal di ibu kota
Angga Yudha Pratama - Kamis, 14 Agustus 2025
Cuma Modal Klik, UMKM DKI Jakarta Bisa Langsung Dapatkan Sertifikasi Halal
Bagikan