Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 digelar Selasa (22/6), salah satu yang dibahas adalah perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin sidang menjelaskan, berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI pada 17 Juni 2021, pimpinan Komisi VIII DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Pimpinan Komisi I DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP.
Baca Juga:
RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun
"Maka permintaan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk mendapat persetujuan perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan agenda Rapat Paripurna akan ada empat hal yang dibahas, pertama, penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 oleh BPK RI. Agenda kedua, lanjutnya, adalah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 oleh BPK RI.
Puan menjelaskan, DPR RI memiliki tugas menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan BPK RI, sesuai Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014.
"DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK," ujarnya.
Sedangkan agenda rapat yang ketiga adalah penetapan perpanjangan terhadap pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Lalu, agenda rapat yang keempat adalah penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Puan memastikan, DPR RI masih tetap melaksanakan rapat dengan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan kehadiran. (Pon)
Baca Juga:
Dugaan Potensi Abuse of Power Menguat Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi
