Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!

Surat usulan Pemakzulan Wapres Gibran yang beredar di sosial media. (IST/Net)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jagat politik tanah air gempar dengan beredarnya dokumen usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencatut nama anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar.

Dokumen bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 tertanggal 7 Oktober 2026 itu mendesak Pimpinan DPR RI memproses pemberhentian Gibran karena persoalan administrasi ijazah dan syarat pendidikan saat Pilpres 2024.

Baca juga:

Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi

Melihat tensi politik yang merambat naik itu, jajaran pimpinan parlemen berjanji akan menelusuri serta mengklarifikasi keabsahan lembaran surat usulan pemakzulan Wapres Gibran ke DPR yang beredar luas di media sosial

Terkait dengan beredarnya salah satu usulan dari anggota Fraksi NasDem, sekali lagi nanti kita akan cek dan kita akan klarifikasi,

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, dalam keterangan ke media di Jakarta, Kamis (8/10).

Saan
Wakil Ketua DPR sekaligus Waketum NasDem Saan Mustopa. (Foto: DPR RI)

NasDem Masih Pelajari Amar Putusan MK

Saan menambahkan hingga saat ini seluruh jajaran partai politik di parlemen, termasuk NasDem, masih mendalami amar putusan MK secara komprehensif sebelum mengambil sikap kelembagaan resmi.

"Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kita masih dalam proses mengkaji, proses mempelajari, ya dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut," imbuh Wakil Ketua Umum NasDem itu.

Petinggi NasDem itu juga belum memastikan apakah partainya akan menggelar konferensi pers terkait surat usulan pemakzulan Gibran yang beredar mengatasnamakan kadernya di DPR.

Sampai berita ini diturunkan, Tonny Tesar sendiri juga belum memberikan jawaban atau konfirmasi langsung mengenai keaslian tanda tangan yang ada dalam dokumen menggemparkan usulan pemakzulan Wapres Gibran itu.

"Nanti saya cek fraksi, ya. Saya cek fraksi. Tapi sekali lagi, partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait putusan ini," tandas Saan.

Baca juga:

NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi

Belum Ada Arahan dari Ketum NasDem Surya Paloh

Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni juga menepis kebenaran isi surat yang beredar itu.

Menurut dia, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sampai saat ini belum memberikan komando atau arahan khusus mengenai langkah politik Fraksi NasDem menyingkapi fakta yang terungkap dalam putusan MK terkait Wapres Gibran.

Sahroni menambahkan Fraksi Partai NasDem di Senayan belum pernah mengambil keputusan resmi untuk menggulirkan mekanisme ketatanegaraan terkait pengerjaan impeachment kepada pendamping Presiden Prabowo Subianto itu.

Mungkin iya dibahas di Fraksi, tapi belum, sampai hari ini belum, masih landai-landai aja,

Bendum DPP NasDem Ahmad Sahroni.

(*)

#NasDem #DPR #Wapres Gibran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Menhan Sjafrie Temui Dasco di Tengah Isu Pecalonan Cawapres
Pertemuan masih berlangsung hingga berita ini disiarkan. Belum diketahui topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Menhan Sjafrie Temui Dasco di Tengah Isu Pecalonan Cawapres
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Indonesia
Dibutuhkan Prabowo, Ketum MUI Dukung Dasco jadi Wapres
Wapres juga harus mampu melaksanakan program-program utama untuk membangun negara. Ia menilai dibutuhkan figur yang mampu memberikan masukan kepada Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Dibutuhkan Prabowo, Ketum MUI Dukung Dasco jadi Wapres
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Indonesia
Tunggu Pulang Dari Luar Negeri, Prabowo Dipastikan Belum Setor Nama Cawapres ke MPR
Kepastian itu disampaikannya seiring disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Tunggu Pulang Dari Luar Negeri, Prabowo Dipastikan Belum Setor Nama Cawapres ke MPR
Bagikan