Para Wartawan Cemaskan Kebebasan Pers Kian Terancam di Rezim Jokowi
Eddy Flo - Jumat, 27 September 2019
Para wartawan menggelar aksi dekat Istana Negera memprotes tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap awak media (MP/Kanu)
MerahPutih.Com - Komunitas wartawan yang mengatasnamakan 'Jurnalis Hitam' mengecam aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap jurnalis. Aksi solidaritas mereka gelar di Taman Pandang, depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).
Dalam aksinya, para wartawan yang sehari-harinya meliput di wilayah DKI Jakarta ini melakukan aksi teatrikal, membakar lilin dan membentangkan sejumlah spanduk berisi berbagai tuntutan terkait kebebasan pers. Diantaranya, "Tegakkan Keadilan, Jangan Rampas Kebebasan Pers", "Jangan Rampas Paksa Alat dan Bungkam Kebebasan Kami Bekerja", "Stop!!! Kekerasan Terhadap Jurnalis" dan "Wartawan Bukan Musuh Polisi".
Baca Juga:
Gelar Aksi, Wartawan Jakarta Protes Kekerasan Polisi Terhadap Jurnalis
Koordinator aksi, Rani Sanjaya menerangkan, dinamakan 'Jurnalis Hitam' karena mereka menganggap kebebasan pers telah mati.
Aksi solidaritas bertujuan untuk mengingatkan bahwa Pers memiliki kebebasan yang diatur dalam undang-undang.
Sehingga tidak semestinya aparat bertindak semena-mena terhadap jurnalis.
"Beragam kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan aparat kepolisian belum juga mampu mengubah keadaan. Sudut pandang yang salah dari para oknum membuat wartawan kerap kali menjadi korban pemukulan dan perampasan alat kerja," ujar Rani kepada merahputih.com di lokasi, Kamis (26/9).
Rani mendesak agar petinggi Polri segera memeriksa dan adili oknum polisi pelaku pemukulan dan perampasan alat kerja wartawan.
"Beri sanksi tegas agar bisa menimbulkan efek jera," jelas Rani.
Ia juga mendesak agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian merintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk mempelajari isi dari UU PERS.
"Jadi jangan hanya level perwira saja. Kalau bisa bintara dan tamtama yang di level bawah juga paham dengan UU Pers," kata Rani.
Rani beranggapan, polisi jangan menyamakan massa aksi dengan wartawan.
"Kita berbeda. Kami disini bekerja sementara mereka menyampaikan aksi. Saya yakin temen-temen wartawan tak ada yang memprovokasi. Tapi aparat polisi yang justru menaruh curiga dengan terus mengintimidasi kami," sesal Rani.
Ia sendiri berharap, media jika berada di tengah aksi, harus mematuhi aturan main yang ada.
Baca Juga:
Antisipasi Demo Rusuh, 3.000 Personel TNI Jaga Gedung DPR dan Istana Negara
"Seperti mencari titik aman saat ada keributan dan memakai tanda pengenal pers. Gak perlu khawatir jika merekam polisi melakukan tindakan kekerasan, karena media dilindungi UU Pers," jelas Rani.
Sebelumnya, sejumlah jurnalis mendapat intimidasi dari oknum aparat saat meliput rangkaian aksi demo mahasiswa dan pelajar di sekitar Gedung DPR, Selasa (24/9) dan Rabu (25/9). Bukan cuma itu, para pekerja media massa ini bahkan mengalami kekerasan fisik hingga perampasan alat kerja jurnalis.(Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Aksi Demo Mahasiswa Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
17 Aktivis Ditahan Polisi Minta Perlindungan, LPSK Ngaku Punya Wewenang Terbatas
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Pengurus PWI Pusat Dikukuhkan Monumen Pers Solo, Diingatkan Jangan Ada Lagi Perpecahan
Tak Ingin Pelaku Kehilangan Pekerjaan, Jurnalis Maafkan Penjaga SPPG Pasar Rebo yang Menganiayanya
Mengintip Perbaikan Bangunan Gerbang Tol Dalam Kota Pasca Demo Rusuh Telan Biaya 80 Miliar
Kapolri Sebut Polisi di Lokasi Unjuk Rasa bukan untuk Batasi Demokrasi, Deteksi Penyusup yang Memprovokasi
