Pantau TPS, Kemendagri Pastikan Tidak Ada Kerumunan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Desember 2020
Pantau TPS, Kemendagri Pastikan Tidak Ada Kerumunan

Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada warga yang akan hendak melakukan pencoblosan di TPS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau langsung ke lapangan untuk memastikan kelancaran Pilkada serentak 2020.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori menyatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak adanya kerumunan saat proses pemungutan suara.

"Dari pantauan yang kami lakukan, secara umum berjalan baik. Kami terus terang saja sesuai arahan Pak Mendagri untuk memantau ini terutama bagaimana penanganan COVID-19, supaya tidak ada klaster baru dalam Pilkada," kata Hudori dalam keterangannya, Rabu (9/12).

Baca Juga:

Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan

Hudori menyampaikan, pihaknya melakukan pemantauan pemungutan suara pada TPS 23 di Klaster Magnolia Alam Sutera dan TPS 30 di Klaster Cemara Alam Sutera, TPS 10 di Klaster Sutera Intan, Tangerang Selatan bersama Wali Kota dan Ketua KPU. Dia menyaksikan bagaimana protokol kesehatan dijalankan dengan baik di lapangan.

"Bukti yang terjadi di Tangsel, yang dikomandoi Bu Wali (Airin Rachmi Diany), ini berjalan dengan baik sekali. Protokol kesehatannya sudah diatur, tadi disampaikan pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan jaga kerumunan," ujarnya.

Warga hendak memilih di Pilkada Tangsel. (Foto: Kanugrahan)
Warga hendak memilih di Pilkada Tangsel. (Foto: Kanugrahan)

Menurut Hudori, adanya pengaturan jam kedatangan yang telah diatur KPU, membuat masyarakat teratur mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

"Jamnya juga sudah diatur, jadi bukan berarti TPS sepi, karena ini jam kedatangannya diatur, tidak seperti situasi normal yang dilakukan pada saat Pilkada biasa. Pilkada yang dilakukan sekarang ini dalam kondisi pandemi," kata Hudori.

Baca Juga:

Digelar di Tengah Pandemi, Pimpinan DPR Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Hudori berharap pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi tak menyurutkan antusiasme masyarakat dalam pesta demokrasi dan menggerus semangat masyarakat untuk berpartisipasi.

"Di samping partisipasi, tentu harapannya mudah-mudahan Pilkada ini berjalan aman, lancar, sukses," tandasnya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 diikuti oleh 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. (Pon)

Baca Juga:

Pilkada Tangsel Berebut 979.109 Suara di 2.963 TPS

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #Kemendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Humas KemenPAN-RB menjelaskan sejauh ini tidak ada aturan soal sanksi bagi instansi pusat atau daerah yang tidak mematuhi ketentuan dalam SE.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Indonesia
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 April 2026
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
Indonesia
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Pada beberapa tahun sebelumnya penerimaan praja yang relatif kecil berdampak pada beban mengajar dosen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Maret 2026
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Indonesia
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Arahan tersebut sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Bagikan