Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pimpinan DPR mengapresiasi keberhasilan pemerintah melalui kerja sama antarlembaga dalam menyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Capaian ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan pesta demokrasi di masa pandemi.
“Dari awal saya yakini kita pasti akan mampu, kita adalah bangsa yang besar, Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia. Saya apresiasi kinerja lintas institusi pemerintah, LSM serta partisipasi masyarakat," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (9/12).
Dia mengakui sebelumnya banyak perdebatan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 saat ini. Berbagai pihak meragukan kesiapan pemerintah, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan.
Baca Juga:
Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan
Namun, menurut dia, pada akhirnya Pilkada 2020 berhasil diselenggarakan. Protokol kesehatan pun sudah disosialisasi serta diterapkan.
"Tentu saya berharap kesadaran protokol kesehatan ini telah dijalankan secara menyeluruh, sehingga tidak memunculkan kluster baru. Untuk ini, gugus tugas harus aktif melakukan pemantauan dan contact tracing, jangan lengah," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan, menyikapi hasil Pilkada 2020, masyarakat harus sabar menunggu hasil resmi KPU, sehingga tidak memunculkan kegaduhan.
Dia meminta seluruh pasangan calon agar menghormati proses penghitungan resmi KPU serta perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui Bawaslu dan jalur Mahkamah Konstitusi (MK).
“Perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui jalur hukum, jangan ada yang melakukan pengerahan massa di saat pandemi. Jangan ada yang main hukum sendiri, tolong hargai peran masyarakat dan Pemerintah yang dengan susah payah telah berpartisipasi dalam masa pandemi COVID-19 ini tidak mudah," katanya.
Dia juga berharap KPU dan Bawaslu dapat mengakomodir keberatan para pihak sesuai aturan yang ada dan bertindak secara jujur dan adil.
Baca Juga:
Azis menilai penyelenggara Pilkada 2020 harus lebih kreatif dan aktif. Pelaksanaannya berbeda nuansa dengan umumnya karena dibayang-bayangi pandemi COVID-19.
Politisi Partai Golkar itu menyarankan agar KPU dan Bawaslu kreatif dan aktif dalam menyelesaikan segala persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan, sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi massa.
"Paska Pilkada Serentak 2020, KPU dan Bawaslu harus kreatif dan aktif dalam menyelesaikan segala persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan, sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi massa. Aparatur keamanan juga harus tegas dan persuasif di saat yang sama," katanya pula. (*)
Baca Juga:
Kerahkan Ribuan Aparat, Polisi Amankan dan Tindak Pelanggar Prokes di Pilkada Tangsel
