Headline

Pansus Nilai Perlu Ada Kajian Mendalam Terkait Keamanan Ibu Kota Negara

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 September 2019
 Pansus Nilai Perlu Ada Kajian Mendalam Terkait Keamanan Ibu Kota Negara

Wakil Ketua Pansus Kajian Ibu kota negara A Bakrie (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Faktor keamanan menjadi salah satu unsur penting dalam pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) kajian tentang Ibu Kota Negara A. Bakrie menilai perlu ada kajian mendalam terkait keamanan ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, aspek keamanan dan pertahanan ibukota harus menjadi prioritas yang dipikirkan Pemerintah karena wilayah Kalimantan Timur, satu daratan dengan negara-negara tetangga.

Baca Juga:

Pemindahan Ibu Kota Dinilai Banyak Mudaratnya, Amien Rais: Itu Studi Beijing

"Pada prinsipnya teman-teman Pansus memahami namun sebagian melihat perlu kajian mendalam karena menyangkut keamanan, karena nanti kita satu daratan dengan negara tetangga seperti Malaysia," kata A. Bakrie usai Rapat Kerja Pansus dengan perwakilan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9).

Monas menjadi landmark Ibu kota negara Indonesia
Suasana di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/1). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Dia menilai jangan sampai pemindahan ibukota negara tidak memperhatikan aspek keamanan dan pertahanan negara karena kalau pusat pemerintahan tidak aman, bisa memicu terjadinya kerusuhan.

Menurut dia, apa yang disampaikan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam Raker Pansus, Pemerintah sudah memperhatikan aspek keamanan dan pertahanan di wilayah laut, darat, dan udara.

"Memang secara rinci tidak memungkinkan disampaikan dalam Raker namun mereka menjamin di 2024 ketika pindah ibukota, semua wilayah ibukota baru sudah terpayungi semua," ujarnya.

Bakrie menilai sistem pertahanan dan keamanan di ibukota baru memerlukan pengamanan yang canggih dengan dukungan teknologi yang memadai, atau disebut "smart security".

Baca Juga:

Pemerintah Harus Belajar Pemindahan Ibu Kota dari Kazakhstan

Karena itu menurut A Bakrie sebagaimana dilansir Antara, Pansus Ibu kota Negara menilai perlu adanya penambahan anggaran pertahanan dan keamanan negara karena dibandingkan dengan negara lain, masih jauh.

"Tadi disampaikan kesiapan dari sisi keamanan oleh perwakilan Panglima TNI bahwa Insya Allah mudah-mudahan semuanya akan bisa ditangani dan mereka juga sudah menyampaikan anggaran biaya dan menyerahkan kepada Bappenas," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

DPR Segera Bentuk Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota

#Pemindahan Ibu Kota #Ibu Kota #Kalimantan Timur
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
PHK Massal Ancam Pekerja Tambang di Kaltim, Pemprov Dorong Pemangkasan Jam Lembur
Potensi pekerja tambang yang terdampak kebijakan efisiensi atau PHK bisa mencapai 1.500 orang.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
PHK Massal Ancam Pekerja Tambang di Kaltim, Pemprov Dorong Pemangkasan Jam Lembur
Indonesia
Cuci Duit Bandar Narkoba Kaltim, Perwira Menengah Polisi Ditangkap Bareskrim
Penyidik membawa Deky ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih lanjut
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Cuci Duit Bandar Narkoba Kaltim, Perwira Menengah Polisi Ditangkap Bareskrim
Indonesia
Bareskrim Polri Bongkar Kampung Narkoba di Samarinda, Kaltim, Sempat Nyaru Jadi Pembeli
Dalam operasi gabungan tersebut, polisi menangkap 13 tersangka yang memiliki peran berbeda.
Dwi Astarini - Senin, 18 Mei 2026
Bareskrim Polri Bongkar Kampung Narkoba di Samarinda, Kaltim, Sempat Nyaru Jadi Pembeli
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
BGN Evaluasi MBG di Kaltim, 38 SPPG Belum Punya IPAL
BGN mengevaluasi program MBG di Kalimantan Timur. Sebanyak 38 SPPG diketahui belum memiliki IPAL.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
BGN Evaluasi MBG di Kaltim, 38 SPPG Belum Punya IPAL
Indonesia
Gas Bumi Jumbo Ditemukan di Blok Ganal Kaltim, Potensinya Sampai 5 Triliun Kaki Kubik
Temuan ini memiliki potensi sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) gas bumi serta 300 juta barel kondensat.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Gas Bumi Jumbo Ditemukan di Blok Ganal Kaltim, Potensinya Sampai 5 Triliun Kaki Kubik
Indonesia
KPK Pantau Isu Mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud Rp 8,5
Rudy Mas'ud disorot publik akibat pernyataannya bahwa pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar itu dilakukan demi menjaga marwah Kalimantan Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 28 Februari 2026
KPK Pantau Isu Mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud Rp 8,5
Bagikan