Eddy Flo
MerahPutih.Com - Rencana pemindahan ibu kota negara membutuhkan dasar hukum yang disepakati DPR dan pemerintah. Oleh karena DPR kini tengah menyiapkan perangkat legislasi untuk perpindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa.
Hal ini disampaikan anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Menurut Misbakhun, pihaknya berpacu dengan waktu untuk segera mengesahkan RUU pemindahan ibu kota sebab naskahnya sudah diselesaikan oleh pemerintah.
Draft RUU pemindahan ibu kota lanjut Misbakhun belum bisa dibocorkan kepada publik sebab untuk mengajukan rancangan undang-undang pemerintah tampaknya sudah memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi ibu kota Indonesia.
Sejauh ini, masih ada tiga kandidat yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Hanya belum dipilih oleh Presiden Jokowi.
"Kan tinggal bikin pansus (panitia khusus)-nya karena melibatkan banyak hal," ucapnya di Jakarta, Selasa (13/5).
Misbakhun mengatakan bisa diakali dengan diselipkan ke dalam prolegnas perubahan. Sebab DPR sudah bersepakat, setiap bulan mengevaluasi undang-undang yang masuk dalam prolegnas.
"Kalau pemerintah mempunyai hal yang urgen dan itu perlu dibahas secara politik itu menarik, ya DPR kan tinggal menerima bola lambungnya dari pemerintah," lanjutnya.
Menurutnya, tidak ada yang salah dengan kerja cepat kalau memang sebuah rancangan undang-undang itu berdampak besar pada kehidupan bangsa dan negara. DPR, juga punya catatan dimana sangat cepat untuk mensahkan sebuah undang-undang.
"Karena jangan hanya urusan MD3 (undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) bisa cepat, terus urusan yang berkepentingan seperti ini enggak cepat. Apalagi kita ingin mengisi sisa akhir masa jabatan 2014-2019 inikan dengan isu-isu yang substansial," jelas politisi Golkat ini.
Misbakhun meyakini pembahasan dan pengesahan payung hukum berupa undang-undang untuk ibu kota baru ini bisa selesai dengan cepat di DPR.
"Saya yakin bisa. saya tadi sudah ngajak Pak Bambang untuk ketemu Ketua DPR (Bambang Soesatyo) membicarakan bagaimana pembahasan legislasinya," kata dia.
Jika ada payung hukum berupa undang-undang, Misbakhun menyebut pemindahan ibu kota ini punya landasan yang semakin kuat. Siapa pun presiden nanti, ia mengatakan pemindahan ibu kota itu tetap harus dilakukan.
"Dalam sisi legislasi juga akan kuat siapa pun presidennya kan punya kewajiban untuk melaksanakan amanat undang-undang ini," ujarnya.
Rencana pemindahan ibu kota di era Jokowi ini sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu. Sementara itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sudah mengkaji secara lebih detail dalam 1,5 tahun lalu.(Knu)
