Pansus Angket DPR Bakal Panggil Jajaran Penyidik Hingga Direktur KPK

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 31 Agustus 2017
Pansus Angket DPR Bakal Panggil Jajaran Penyidik Hingga Direktur KPK

Suasana rapat dengar pendapat Pansus KPK (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Usai memanggil Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal Pol Aris Budiman, Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK berencana memanggil sejumlah penyidik lembaga antirasuah lainnya.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK Agun Gunandjar Sudarsa usai diperiksa sebagai saksi kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Setya Novanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/8).

Namun, dia enggan membeberkan siapa saja penyidik di lembaga antirasuah yang akan dipanggil pihaknya untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam waktu dekat ini.

"Nggak usah sekarang (nama-namanya). Nanti saja,"‎ imbuh Agun Gunandjar.

‎Agun yang juga politikus Golkar itu mengatakan pemeriksaan yang nantinya dilakukan kepada penyidik KPK lainnya akan berbeda dengan Aris Budiman.

"Mungkin bisa berbeda, dalam hal berbeda. Kita ingin KPK ke depan betul-betul lembaga yang jalankan segala kewenangannya nggak menimbulkan polemik," ucapnya.

Tak hanya itu, Anggota Komisi I DPR ini juga berencana memanggil para deputi hingga direktur penyelidikan KPK.

Menurutnya, pemanggilan penyidik KPK ini untuk mengonfirmasi soal dugaan pelanggaran yang dilakukannya saat menjalankan tugas dan kewenangannya.

"Mungkin ada oknum-oknum (penyidik) di lingkungan KPK yang kalau didapat data-data yang cukup dia melakukan perilaku yang bertentangan, ya kita panggil," tutup Agun Gunandjar.(Pon)

#Agun Gunandjar Sudarsa #Pansus KPK #Penyidik KPK #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Bagikan