Paket Bantuan Korban COVID-19 tak Sepadan dengan Retorika Pejabat di TV

Merahputih.com - Pengamat Kepolisian Neta S Pane mengkritisi retorika yang dibangun para pejabat di daerah maupun di pusat tentang bantuan sosial yang akan diberikan kepada rakyat miskin terdampak Corona.

"Retorika para pejabat sudah berbusa busa tapi bantuan tak kunjung datang. Kalaupun datang isi paket bantuan tidak sepadan dengan gemuruh retorikanya di tv," kata Neta kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (16/4).

Baca Juga:

Dua Peserta Ijtima Ulama Gowa Positif COVID-19, Karanganyar Tetapkan KLB

Neta melihat, semua kondisi ini dan tingkah pejabat praktis membuat rakyat frustrasi. Imbauan 'di rumah saja' pun mereka abaikan.

"Sehingga mereka nekat keluar rumah dengan tekad 'di dalam rumah mati kelaparan dan di luar rumah mati kena Corona tapi bisa berjuang menghidupi keluarga'," kata Presidium Indonesia Police Watch ini.

Belum lagi Presiden Joko Widodo yang dinilainya seperti orang kebingungan dalam menegakkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Contohnya adanya peraturan Permenkes No 9 Tahun 2020 dan Permenhub no 18 Tahun 2020 yang berbeda satu sama lain terutama soal ojek oline mengangkut penumpang.

"Akibatnya, hal ini tidak hanya membuat masyarakat bingung tapi juga membuat orang asing menjadi takut berada di Jakarta. Tak heran ada sebagian negara asing meminta warganya keluar dari Jakarta," jelas dia.

Keadaan itu pun merembet ke pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang juga mengalami kebingungan. "Jika polisi bersikap tegas dan keras pasti akan dilawan masyarakat kecil yang perlu makan. Sebab itu untuk konsisten menerapkan PSBB, pemerintah perlu bersikap satu suara dan tidak membingungkan rakyat," terang Neta.

Neta mendesak bantuan sosial untuk rakyat miskin yang terdampak Corona harus secepatnya disalurkan dengan isi yang memadai untuk kebutuhan hidup.

Baca Juga:

Anies Apresiasi PMI Sigap Lakukan Sterilisasi Jakarta dengan Disinfektan

Yang tak kalah penting, Polri lewat babinkamtibmasnya bisa mengimbau RT dan RW di lingkungan perumahan mewah agar mengumpulkan bantuan sosial dan bahan pangan untuk dibagikan kepada warga kurang mampu di sekitar perumahan itu secara berkala.

"Mobilisasi bantuan itu tidak hanya untuk membangun jaring pengaman sosial antar masyarakat, lebih dari itu bisa menjadi jaring pengaman Kamtibmas untuk kawasan perumahan mewah tersebut dari berbagai aksi kecemburuan sosial" tandas Neta. (Knu)