Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Pakar hukum Tata Negara, Juanda memprediksi desakan mendiskualifikasi Cawapres, KH Ma'ruf Amin sulit dilakukan. Menurutnya, kontroversi posisi pasangan Jokowi tersebut harusnya terjadi saat pendaftaran di KPU beberapa waktu silam.
"Saya lihat, yang dimaksud BUMN dalam UU 19/2003 dinyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh penyertaan modalnya dari negara secara langsung. Berdasarkan UU maka BNI Syariah dan BMS benar BUMN. Saya lihat KH Ma'ruf Amin sulit didiskualifikasi secara formal," kata Juanda di diskusi Polemik MNC Trijaya, Menteng, Jakarta, Sabtu (15/6).
Pengajar di Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini menambahkan, dalil kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diajukan pemohon terlambat karena sudah masuk pada proses sidang.
“Hakim konstitusi kelihatannya melihat PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) itu tidak objektif, sehingga mengabulkan permohonan pemohon,” ujar Juanda.
Ia menyebutkan, di antara cara pandang hakim dalam proses sidang adalah paradigma hukum kritis dan paradigma hukum positif.
Ketika hakim dan pihak terkait terikat pada asas hukum positif, maka permohonan di luar persidangan tidak bisa digunakan sebagai argumen.
"Di sinilah kemungkinan akan terjadi dissenting opinion (perbedaan pendapat hakim), tapi saya lihat kemarin semuanya menggunakan paradigma keadilan,” katanya. (Knu)
