TKN: Gugatan Pilpres Jangan Hanya Modal Perasaan
Diskusi Polemik MNC Trijaya. (MP/Kanugrahan)
MerahPutih.com - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN), Taufik Basari menyindir gugatan permohonan BPN Prabowo-Sandi yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, proses hukum yang berjalannya tak boleh hanya berdasarkan perasaan dan asumsi saja.
Baca Juga: Laporan Sengketa Pilpres Sebagai Bukti BPN Perjuangkan Kejujuran
"Masuk wilayah hukum tidak bicara perasaan dan berujung pada tuduhan tidak bisa seperti itu. Kita bicara fakta dan bukti bukan perasaan. Jadi tiap dalil itu harus ada buktinya," kata Taufik saat diskusi Polemik MNC Trijaya di Jakarta, Sabtu (15/6).
Taufik melanjutkan, kalau dalilnya berupa link berita dan dibangun narasi demikian rupa, malah hal itu masalah.
"Padahal peristiwa itu tidak ada signifikansinya pada proses pemilu. Misalnya dana anggaran APBN disusun bersama antara DPR dan pemerintah. Tapi dinarasikan terkait pemilu," jelasnya.
Taufik juga berharap masyarakat akan melihat dan menilai mana bukti yang kuat soal dugaan kecurangan pemilu yang selama ini didengungkan. "Biar masyarakat bisa melihat. Mana ini persoalan hukum dan narasi yang akan dibangun," jelas politisi Nasdem tersebut. (Knu)
Baca Juga: TKN Yakin Permohonan BPN Ditolak MK
Bagikan
Berita Terkait
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
MK Tolak Perubahan Usai Pemuda Menjadi 40 Tahun di UU Kepemudaan
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168