PA 212 Tuntut Ketua dan Anggota DPRD DKI Jakarta Setujui Penjualan Saham Bir


Novel Bamukmin (kanan) didampingi kuasa hukumnya Ali Lubis seusai menjalani pemeriksaan TPPU dana Yayasan Keadilan untuk Semua di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Pusat, Senin (13/2). (MP/Abi)
MerahPutih.com - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin meminta DPRD DKI Jakarta untuk mendukung Gubernur Anies Baswedan melepas saham bir di PT Delta Djakarta.
"Tuntutan kami yaitu untuk oknum ketua DPRD DKI dan oknum anggota DPRD yang menolak Pemprov DKI untuk mencabut sahamnya pada PT Delta itu segera menyetujui pencabutan saham tersebut," kata Novel di Jakarta Jumat (8/3).

Lantaran, kata Novel, pelepasan saham bir di pemprov DKI merupakan amanatnya jika Anies-Sandi terpilik menjadi pemimpin di ibu kota.
"Karena ini amanat dan janji kami pada Pemprov DKI ketika gubernur terpilih harus mencabut saham bir di PT Delta itu," tutur dia.
Seperti diketahui, pelepasan saham bir di PT Delta Djakarta kembali berpolemik. Lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersitegang dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Prasetyo pun tak setuju bila Anies melepas saham bir di PT Delta. Padahal kata dia, dari kepemilikan saham bir itu Pemprov DKI Jakarta mendatangakan deviden hingga Rp50 Miliar pertahun.

Tak tinggal diam, Anies lantas mengancam membuka kedok DPRD ke masyarakat bahwa dewan legislatif Kebon Sirih ingin memiliki saham di perusahaan minuman keras. Ingin punya pengahasilan dari hasil menjual minuman beralkohol.
"Kita laporkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
