OTT Bupati Bogor, KPK Amankan 12 Orang


Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/4) malam.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total 12 orang, termasuk Ade Yasin.
"Sampai dengan saat ini KPK mengamankan 12 orang di antaranya Bupati Bogor, beberapa orang pejabat dan ASN Pemkab Bogor, serta beberapa pihak dari BPK (Badan Pengawas Keuangan) perwakilan Jabar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/4).
Baca Juga:
KPK Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin
Ali mengatakan, mereka diamankan karena diduga terlibat dalam suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor.
Hingga kini, ke-12 pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
Baca Juga:
Cerita Yasin Bersaudara yang Ditangkap KPK
Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik menemukan bukti berupa uang dalam pecahan rupiah.
"Perkembangan akan kembali disampaikan," ujar Ali.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan sikap atas hasil tangkap tangan tersebut. (Pon)
Baca Juga:
Soal Formula E, KPK Ingatkan APBD tak Boleh Dipakai untuk Bisnis
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
