Kasus Dugaan Suap Bupati Bekasi, KPK Buka Peluang Panggil Rieke Diah Pitaloka

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka.

Pemanggilan itu terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Kasus tersebut menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).

Rieke bisa saja dipanggil lantaran posisinya sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi. Penyidik KPK kini tengah mendalami peran pihak-pihak di lingkar kekuasaan Ade Kuswara guna mengungkap secara utuh konstruksi perkara korupsi yang juga melibatkan ayah Ade, HM Kunang.

Sementara itu, Jubir KPK, Budi Prasetyo menegaskan, bahwa lembaga antirasuah tidak menutup kemungkinan memanggil siapa pun yang keterangannya dibutuhkan dalam proses penyidikan, termasuk Rieke Diah Pitaloka.

Baca juga:

MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara

“Nanti akan didalami oleh penyidik seperti apa peran-peran yang bersangkutan. Jika memang dibutuhkan untuk dilakukan permintaan keterangan, tentu penyidik terbuka untuk melakukan pemanggilan kepada siapa saja,” ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/1).

Sorotan terhadap Rieke tak lepas dari relasi politiknya dengan Ade Kuswara. Keduanya sama-sama merupakan kader PDIP.

Rieke juga diketahui ditunjuk secara resmi sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.261-UM/2025 tertanggal 11 April 2025.

Pada jabatan tersebut, Rieke memiliki fungsi memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada bupati dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Baca juga:

KPK Tidak Hanya Dalami Perbuatan Melawan Hukum Saja, Aliran Dana Iklan Bank BJB Juga Diusut

KPK kini mendalami apakah dalam peran tersebut terdapat pengetahuan atau keterkaitan dengan praktik ijon proyek yang diduga dilakukan Ade Kuswara.

Meski demikian, Budi memastikan hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan terhadap Rieke. “Sampai dengan saat ini belum ada pemeriksaan tersebut,” katanya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 18 Desember 2025. KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, serta pihak swasta Sarjan.

KPK menduga Ade dan HM Kunang menerima suap ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar serta gratifikasi lain Rp 4,7 miliar sepanjang 2025. Para tersangka kini ditahan hingga 8 Januari 2026. (Pon)