Otorita IKN Pastikan Penduduk Wilayah Ibu Kota Baru Bagian dari Pembangunan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 Juli 2022
Otorita IKN Pastikan Penduduk Wilayah Ibu Kota Baru Bagian dari Pembangunan

Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono (ANTARA /HO-OIKN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendirian Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memasuki tahap pembangunan fisik. Istana Negara sebagai tempat Presiden tinggal dan berkantor, juga Istana Wakil Presiden, bersama sejumlah bangunan kantor lainnya menjadi yang pertama dibangun di kawasan ibu kota baru.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyebutkan, pembangunan awal termasuk juga beberapa kantor kementerian, fasilitas untuk TNI dan Polri, perumahan, sekolah, rumah sakit, taman dan ruang terbuka hijau, juga pasar dan tempat hiburan yang sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan.

"Saat ini sudah dimulai pematangan lahan, pembuatan jalan akses menuju titik-titik lokasi pembangunan, pembangunan bendungan untuk intake air minum, dan persemaian bibit pohon untuk nanti ditanam di tempat yang sudah ditentukan," kata Bambang Susantono di Balikpapan, Kaltim, Rabu (6/7), dikutip Antara.

Baca Juga:

Kemendagri Perintahkan Pemda Hentikan Pemberian Izin Pembangunan di Kawasan IKN

Di samping itu, OIKN bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait juga menyelenggarakan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, agar bisa terlibat dalam pembangunan.

"Sebab penduduk setempat, penduduk Kecamatan Semoi dan Sepaku, adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan IKN,” kata Bambang Susantono.

Untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja, OIKN juga bekerja sama dengan Universitas Mulawarman dan Universitas Balikpapan untuk mempelajari kondisi sosial masyarakat di kedua kecamatan tersebut.

Tim dari kedua kampus juga mendata kebutuhan masyarakat dan keahlian yang diperlukan di IKN khususnya dalam tahap pembangunan ini.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Indonesia Diaspora Network (IDN) Global Kartini Sarsilaningsih mengharapkan IKN menjadi simbol kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

Untuk itu, IDN Global akan ikut menggaungkan ke mancanegara karena diaspora Indonesia yang tersebar di luar negeri dapat menjadi elemen strategis untuk mendukung investasi di IKN.

Baca Juga:

DPD RI Sarankan Pembangunan di IKN Tidak Tergesa-gesa

Kartini juga menyampaikan harapannya perihal Rumah Diaspora di IKN, untuk mewadahi diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk menampilkan prestasi, menggali potensi kolaborasi, menyalurkan aspirasi, memperluas jaringan, dan menjaga silaturahmi antara diaspora dan pemangku kepentingan di IKN.

Selain itu, Kartini mengungkapkan bahwa IDN Global berencana mengimplementasikan program digitalisasi desa dan donasi buku dari seluruh dunia melalui program Buku, Jendela Dunia.

“Kami sudah memiliki kelompok kerja diaspora bangun desa. Sistemnya dibuat diaspora di Australia, namanya openSID, sudah dipakai 5.000 desa dan didukung komunitas sehingga sistem itu terus berkembang,” ungkap Kartini.

Bambang mengapresiasi partisipasi IDN Global dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurut Bambang, hal tersebut merupakan wujud kecintaan diaspora kepada bangsa Indonesia.

"Sebagai ibu kota kebanggaan kita bersama, Nusantara adalah kota Indonesia masa depan, yang modern, dan berkarakter kebinekaan tetapi tetap satu bangsa,” tegas Bambang. (*)

Baca Juga:

Jokowi dan Presiden UEA Bahas Kerja Sama Investasi di IKN

#IKN Nusantara #Pembangunan
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Indonesia
Fisik Istana Wapres Senilai Rp 1,457 Triliun di IKN Rampung Dikerjakan
Istana Wakil Presiden di IKN menempati lahan dengan luas 148.417 meter persegi, luas bangunan 32.061 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Fisik Istana Wapres Senilai Rp 1,457 Triliun di IKN Rampung Dikerjakan
Indonesia
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Besaran setoran ke kas BUMdes cuma Rp 40 juta per bulan, padahal sedikitnya ada 200 kapal pengangkut material IKN bersadar dengan tarif Rp 20 juta per kapal.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Mandor Jadi Korban Perobohan Gedung Tiga Lantai di Kelapa Gading, 10 Jam Baru Bisa Dievakuasi
Kejadian ini terjadi sekitar pukul 12.36 WIB
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Mandor Jadi Korban Perobohan Gedung Tiga Lantai di Kelapa Gading, 10 Jam Baru Bisa Dievakuasi
Indonesia
Flyover Latumeten Segera Dibangun, Pemkot Jakarta Barat Bongkar 17 Bangunan
Flyover Latumeten akan segera dibangun akhir 2025. Pemkot Jakarta Barat telah membongkar 17 bangunan yang terkena dampak.
Soffi Amira - Rabu, 03 Desember 2025
Flyover Latumeten Segera Dibangun, Pemkot Jakarta Barat Bongkar 17 Bangunan
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Bagikan