Omnibus Law Hapus Monopoli Label Halal MUI, DPR Mau Tahu Apa Kata Ulama

MerahPutih.com - Salah satu pasal dalam draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) menyebutkan penetapan kehalalan suatu produk bisa juga dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam selain MUI.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menduga dari pasal tersebut niat pemerintah ingin ada penghematan.

"Niat pemerintah, pasal itu dimaksudkan untuk supaya ada penghematan," kata Dasco kepada wartawan, di kompleks, MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).

Baca juga:

Ini Langkah-langkah Untuk Peroleh Sertifikat Halal

Dasco mengatakan agar usaha kecil tak terbebani biaya yang mahal dan hemat waktu. Namun, dia berjanji DPR akan meminta masukan kepada semua kalangan masyarakat terkait pasal sertifikasi halal tersebut.

"Lalu untuk usaha kecil supaya tidak terbeban biaya dan kemudian supaya waktunya singkat. Oleh karena itu kita akan meminta juga masukan dari berbagai masyarakat, para ulama, karena ini menuai pro dan kontra, demikian," beber dia.

Sufmi mengaku belum bisa berkomentar banyak soal poin tersebut. Namun, ia memastikan bahwa pihaknya akan meminta pendapat banyak pihak, termasuk ulama.

"Oleh karena itu kita akan meminta juga masukan dari berbagai masyarakat, para ulama. Karena ini menuai pro dan kontra," ujar Dasco

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyampaikan bila tidak ada perubahan lagi pada RUU Cipta Kerja maka ormas Islam yang berbadan hukum bisa mengeluarkan fatwa halal. Sementara Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan bahwa hal tersebut sebagai upaya percepatan pelaksanaan jaminan produk halal.

Baca juga:

Mandalika di Lombok Tengah Siap Jadi Wisata Halal Terbaik Dunia

Menag juga mengatakan, sekarang UU JPH sudah masuk ke RUU Cipta Kerja jadi tunggu saja pembahasan di DPR RI. Sebelumnya, Sekretaris BPJPH, Muhammad Lutfi Hamid mengatakan, jika tidak ada perubahan lagi dalam RUU Cipta Kerja maka ormas Islam bisa mengeluarkan fatwa halal. (Knu)