Ogah Resesi, Pemerintah Percepat Penyaluran Anggaran

MerahPutih.com - Pemerintah terus mempercepat bakal mempercepat pencairan belanja untuk penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional (PEN). Percepatan ini, agar pada kuartal III 2020, ekonomi Indonesia dapat kembali ke level positif dan tidak memasuki zona resesi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan, sudah meminta kepada kementerian/lembaga untuk mengalihkan pagu anggaran yang tidak terserap ke pagu belanja yang mendukung peningkatan produktivitas masyarakat.

“Agar perekonomian kita kembali positif, anggaran ini terus didorong, dan kepada kementerian, anggaran yang tidak terserap dialihkan ke program-program yang mendukung produktivitas,” ujarnya.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan PEN ini menjelaskan beberapa program yang akan terus diakselerasi dalam waktu dekat adalah bantuan langsung tunai, seperti bantuan presiden (Banpres) produktif kepada pelaku usaha kecil dan mikro, serta bantuan subsidi gaji kepada pegawai bergaji di bawah Rp5 juta.

Baca Juga:

Hari ini, Pekerja dan Guru Honor Mulai Dapat Tambahan Rp600 Ribu Dari Negara

Saat ini, klaim Airlangga, kondisi ekonomi domestik sudah memasuki tahap pemulihan. Contohnya, sebanyak 36 persen perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan keuntungan yang lebih baik dibanding periode sama pada tahun lalu.

“Jadi artinya beberapa sektor seperti keuangan, komunikasi, informasi, pertanian, perkebunan, masih dalam positif. Apalagi didukung harga komuditas yang membaik, nikel maupun kelapa sawit,"

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp174,9 triliun atau 25,1 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.

Rinciannya, untuk realisasi anggaran kesehatan Rp7,36 triliun atau 8,4 persen dari pagu Rp 87,55 triliun meliputi insentif kesehatan pusat dan daerah Rp1,86 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan yang meninggal Rp21,6 miliar, gugus tugas COVID-19 Rp3,22 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp2,26 triliun.

Untuk realisasi perlindungan sosial Rp93,18 triliun atau 49,7 persen dari total anggaran sebesar Rp203,91 triliun meliputi PKH Rp26,6 triliun, Kartu Sembako Rp26,3 triliun, dan bantuan sembako Jabodetabek Rp3,4 triliun.

Kemudian bantuan tunai non-Jabodetabek Rp18,6 triliun, Kartu Prakerja Rp5,3 triliun, diskon listrik Rp3,5 triliun, dan BLT Dana Desa Rp9,6 triliun.

Selanjutnya untuk anggaran sektoral K/L dan pemda telah terealisasi Rp12,4 triliun atau 13,1 persen dari pagu Rp106,05 triliun yang meliputi program padat karya K/L Rp9,01 triliun, dana insentif daerah pemulihan ekonomi Rp654,9 miliar, DAK fisik Rp328,8 miliar, serta bantuan produktif untuk satu juta usaha mikro Rp2,4 triliun.

Sementara, realisasi insentif usaha adalah Rp17,23 triliun atau 14,3 persen dari pagu Rp120,61 triliun yang meliputi PPh 21 DTP Rp1,35 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp3,36 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp6,03 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp1,29 triliun, dan penurunan tarif PPh Badan Rp5,2 triliun.

Realisasi anggaran dukungan untuk UMKM adalah Rp44,63 triliun atau 37,2 persen dari pagu Rp123,47 triliun yang meliputi penempatan dana pemerintah di bank Rp41,2 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp0,27 triliun, dan subsidi bunga UMKM Rp 2,16 triliun.

Terakhir untuk pembiayaan korporasi dengan anggaran Rp53,57 triliun belum dada yang terealisasi karena dalam proses final dan untuk PMN BUMN untuk penjaminan kredit korporasi padat karya, sudah diluncurkan dan monitor pelaksanaan di perbankan.

Baca Juga:

Indonesia Amankan Pasokan 340 Juta Dosis Vaksin COVID-19