Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Manfaatkan Momentum Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 24 Oktober 2024
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Manfaatkan Momentum Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Presiden terpilih Prabowo Subianto/ dok media Prabowo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid meminta pemerintahan Prabowo-Gibran menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Salah satunya adalah dengan membuat cara pandang baru terhadap pertumbuhan ekonomi untuk menemukan momentum di awal pemerintahan baru.

Momentum dimulainya pemerintahan baru juga harus dibarengi dengan cara pandang baru dalam merancang pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup, namun juga harus berkualitas," ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).

Menurutnya, yang membuat pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah harus serta-merta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pertumbuhan ekonomi juga harus berdampak ke penurunan tingkat ketimpangan dan mengurangi kemiskinan.

"Jadi, masyarakat merasakan langsung pertumbuhan itu, bukan sekadar angka statistik,” jelas dia.

Baca juga:

Jepang akan Memperbanyak Lowongan Pekerja Lepas Digital, Demi Kembangkan Perekonomian Lokal



Kholid juga memaparkan data-data yang menunjukkan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu turunnya tingkat penciptaan lapangan kerja, masih buruknya tingkat kesenjangan ekonomi, dan stagnasi penurunan kemiskinan.

“Kalau kita lihat rasio komponen pertumbuhan ekonomi, misalnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja kita, (angkanya) turun jika dibandingkan sepuluh tahun lalu,” ungkapnya.

Merujuk ke data Apindo di tahun 2022, setiap Rp 1 Triliun investasi cuma bisa menyerap 1.379 tenaga kerja. Padahal di 2013, investasi sebesar Rp 1 Triliun bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja.

“Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa 15 tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja formal selama semakin menurun. Per Februari tahun ini, 59,17 persen dari 142,18 juta angkatan kerja bekerja di sektor informal. Itu setara 84,13 juta orang. Jadi, lebih banyak yang bekerja di sektor informal daripada formal,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Kualitas pertumbuhan ekonomi juga, kata Kholid, belum berdampak ke penurunan ketimpangan dan kemiskinan. Mengutip studi Center of Economic and Law Studies (Celios) baru-baru ini, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia.

Baca juga:

Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Era Prabowo Terlalu Ambisius di Mata Ekonom

“Data BPS juga tunjukkan Rasio Gini kita lima tahun terakhir stagnan di angka 0,379-0,381. Di sisi lain, selama 10 tahun terakhir, kemiskinan hanya berkurang dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,36 persen di 2023. Jauh dari target pemerintah sebesar 6-7 persen,” sambung Kholid.

Politisi dari Dapil Bekasi-Depok ini juga menyoroti peran penting pertumbuhan berkualitas terhadap visi pemerintahan baru, yaitu Indonesia Emas 2045. Di samping itu, menurutnya pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan perlu bekerja ekstra untuk memimpin Indonesia menjadi negara maju.

“Demi tercapainya Indonesia Emas 2045 dan supaya lepas dari middle income trap, target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu harus berkualitas. Dengan rata-rata pertumbuhan sepuluh tahun terakhir yang sekitar 5 persen, butuh inovasi dan upaya ekstra untuk bisa sampai di tingkat itu,” pungkasnya.

#DPR RI #Ekonomi #Ekonomi Nasional #Ekonomi Indonesia #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Berita Foto
Realisasi Investasi Indonesia Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp491,4 Triliun
Suasana pembangunan gedung perkantoran di Kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (23/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Oktober 2025
Realisasi Investasi Indonesia Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp491,4 Triliun
Indonesia
8 Nota Kesepahaman Kerja Sama Indonesia dan Brazil, Dari Energi sampai Peternakan
Pemerintah Indonesia dan Brazil serta badan usaha dari kedua negara menandatangani delapan nota kesepahaman (MoU) kerja sama.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
8 Nota Kesepahaman Kerja Sama Indonesia  dan Brazil, Dari Energi sampai Peternakan
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Bagikan