Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Manfaatkan Momentum Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 24 Oktober 2024
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Manfaatkan Momentum Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Presiden terpilih Prabowo Subianto/ dok media Prabowo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid meminta pemerintahan Prabowo-Gibran menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Salah satunya adalah dengan membuat cara pandang baru terhadap pertumbuhan ekonomi untuk menemukan momentum di awal pemerintahan baru.

Momentum dimulainya pemerintahan baru juga harus dibarengi dengan cara pandang baru dalam merancang pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup, namun juga harus berkualitas," ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).

Menurutnya, yang membuat pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah harus serta-merta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pertumbuhan ekonomi juga harus berdampak ke penurunan tingkat ketimpangan dan mengurangi kemiskinan.

"Jadi, masyarakat merasakan langsung pertumbuhan itu, bukan sekadar angka statistik,” jelas dia.

Baca juga:

Jepang akan Memperbanyak Lowongan Pekerja Lepas Digital, Demi Kembangkan Perekonomian Lokal



Kholid juga memaparkan data-data yang menunjukkan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu turunnya tingkat penciptaan lapangan kerja, masih buruknya tingkat kesenjangan ekonomi, dan stagnasi penurunan kemiskinan.

“Kalau kita lihat rasio komponen pertumbuhan ekonomi, misalnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja kita, (angkanya) turun jika dibandingkan sepuluh tahun lalu,” ungkapnya.

Merujuk ke data Apindo di tahun 2022, setiap Rp 1 Triliun investasi cuma bisa menyerap 1.379 tenaga kerja. Padahal di 2013, investasi sebesar Rp 1 Triliun bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja.

“Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa 15 tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja formal selama semakin menurun. Per Februari tahun ini, 59,17 persen dari 142,18 juta angkatan kerja bekerja di sektor informal. Itu setara 84,13 juta orang. Jadi, lebih banyak yang bekerja di sektor informal daripada formal,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Kualitas pertumbuhan ekonomi juga, kata Kholid, belum berdampak ke penurunan ketimpangan dan kemiskinan. Mengutip studi Center of Economic and Law Studies (Celios) baru-baru ini, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia.

Baca juga:

Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Era Prabowo Terlalu Ambisius di Mata Ekonom

“Data BPS juga tunjukkan Rasio Gini kita lima tahun terakhir stagnan di angka 0,379-0,381. Di sisi lain, selama 10 tahun terakhir, kemiskinan hanya berkurang dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,36 persen di 2023. Jauh dari target pemerintah sebesar 6-7 persen,” sambung Kholid.

Politisi dari Dapil Bekasi-Depok ini juga menyoroti peran penting pertumbuhan berkualitas terhadap visi pemerintahan baru, yaitu Indonesia Emas 2045. Di samping itu, menurutnya pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan perlu bekerja ekstra untuk memimpin Indonesia menjadi negara maju.

“Demi tercapainya Indonesia Emas 2045 dan supaya lepas dari middle income trap, target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu harus berkualitas. Dengan rata-rata pertumbuhan sepuluh tahun terakhir yang sekitar 5 persen, butuh inovasi dan upaya ekstra untuk bisa sampai di tingkat itu,” pungkasnya.

#DPR RI #Ekonomi #Ekonomi Nasional #Ekonomi Indonesia #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Bagikan