Pemerintah Didesak Percepat Stimulus untuk Meredam Dampak Gejolak Ekonomi

Ilustrasi: Pimpinan DPR Tinjau Bursa Efek Indonesia (BEI) usai IHSG Anjlok
Merahputih.com - Pasar keuangan Indonesia mengalami gejolak signifikan, ditandai dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjun 3,84 persen ke level 6.223,39. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran pasar yang semakin dalam terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Bahkan, pada sesi pertama perdagangan, IHSG sempat anjlok 7,1 persen sehingga memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan penghentian sementara perdagangan guna meredam volatilitas.
Di sisi lain, deflasi tahunan 2024 sebesar 0,09 persen justru menambah tekanan. Alih-alih membawa manfaat, penurunan harga justru menandakan melemahnya daya beli masyarakat.
Baca juga:
Boy Thohir Borong 7,3 Juta Lembar Saham Adaro Andalan di Tengah Gejolak IHSG
Sektor riil mengalami perlambatan, konsumsi rumah tangga tertekan, dan situasi diperburuk oleh PHK massal dan tertundanya pengangkatan 1,2 juta CPNS dan CPPPK.
"Pasar saham dan ekonomi nyata sedang menghadapi tekanan serius. Investor kehilangan kepercayaan, masyarakat menahan belanja. Jika ini berlanjut, dampaknya akan semakin luas," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Hanif Dhakiri dalam keterangannya, Kamis (20/3).
Menurutnya, kondisi ini adalah sinyal peringatan. Pasar saham jatuh karena ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lemah, sementara deflasi mencerminkan kurangnya permintaan di sektor riil.
"Investor butuh kepastian kebijakan, sementara masyarakat butuh kepastian ekonomi," jelas dia.
Baca juga:
Prabowo Mau Temui Investor Market Imbas IHSG Anjlok, Waktunya Lagi Diatur Letkol Teddy
Hanif menekankan pentingnya stimulus ekonomi yang harus segera dipercepat. Bantuan sosial, insentif pajak, serta pencairan THR harus berjalan tepat waktu untuk menopang daya beli.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dan presisi untuk memulihkan kepercayaan pasar, mendorong investasi, dan menyelaraskan kebijakan moneter serta fiskal.
"Ekonomi butuh kepastian, bukan sekadar wacana. Jika tidak ditangani dengan tepat, kita bisa menghadapi perlambatan yang lebih dalam," pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno

Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025

Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi

IHSG Meledak Tembus Rekor All Time High 8.000 Saat Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan

Kesenjangan di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Prabowo: Masih Banyak Anak-anak Kelaparan dan Petani Tak Bisa Jual Hasil Panen

Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain
