Menopang Ekonomi Nasional 2026, Waktunya Mengubah Tantangan Jadi Peluang

MerahPutih.com - Memasuki 2026, Indonesia berada di persimpangan penting dalam perjalanan ekonominya.

Setelah melewati tekanan global akibat pandemi, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar, Indonesia berpeluang untuk menata fondasi ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan stabil di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen, dengan konsumsi domestik, investasi infrastruktur, dan sektor digital sebagai motor utama.

Namun di balik angka tersebut, terdapat tantangan nyata berupa inflasi global yang fluktuatif, ketergantungan pada energi impor, serta disparitas pembangunan antarwilayah.

Jika tidak dikelola dengan baik, maka tantangan ini berpotensi menggerus daya beli masyarakat dan menekan stabilitas ekonomi nasional.

Baca juga:

Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah

Bonus Demografi Jadi Peluang Terbesar Indonesia

Salah satu peluang terbesar Indonesia terletak pada bonus demografi. Populasi usia produktif dapat menjadi pendorong konsumsi, inovasi, serta penyedia tenaga kerja terampil.

Potensi ini hanya akan optimal jika kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, dan literasi digital terus ditingkatkan. Tanpa investasi pada sumber daya manusia, bonus demografi justru berisiko berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi.

Transformasi digital dan adopsi teknologi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi digital, startup, fintech, serta sektor manufaktur berbasis teknologi tinggi mampu mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah juga perlu memastikan ekosistem digital ini bersifat inklusif, khususnya bagi UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Baca juga:

Banyak Gen Z Menganggur karena Bonus Demografi Tak Diimbangi Kesempatan Kerja

Selain itu, ketahanan pangan dan energi tidak bisa diabaikan. Produksi pangan perlu didiversifikasi, cadangan nasional diperkuat, dan pengembangan energi terbarukan harus dipercepat agar pertumbuhan ekonomi tidak bergantung pada fluktuasi global.

Pengelolaan sumber daya alam seperti nikel, tembaga, dan batubara harus dilakukan secara efisien dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan investasi, lingkungan, serta kepentingan masyarakat lokal.

Infrastruktur juga menjadi pondasi penting yang tidak boleh dilupakan. Ketersediaan transportasi, logistik, dan energi yang memadai mampu menurunkan biaya produksi dan distribusi, mendorong konektivitas antarwilayah, serta membuka akses ekonomi bagi daerah tertinggal.

Melalui infrastruktur yang kuat, pergerakan ekonomi nasional dapat berlangsung lebih cepat dan merata.

Inklusi Keuangan Bisa Perkuat Kapasitas Produksi Nasional

Sementara dari sisi kebijakan fiskal, reformasi tetap diperlukan, mulai dari penyederhanaan perizinan investasi, menjaga defisit fiskal agar tetap terkendali, hingga mendorong investasi hijau dan teknologi tinggi.

Perluasan inklusi keuangan juga menjadi kunci agar UMKM dan masyarakat luas memiliki akses permodalan, sehingga daya beli dan kapasitas produksi nasional dapat diperkuat.

Integrasi ekonomi regional dan global menjadi peluang sekaligus tantangan. Kerja sama ASEAN, RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), serta berbagai perjanjian perdagangan bebas dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspor, investasi, dan inovasi.

Namun, diversifikasi mitra dagang tetap penting agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara atau blok ekonomi tertentu.

Baca juga:

Pemerintah Belum Putuskan Insentif Bagi Industri Otomotif, Fokus Kembangkan Mobil Nasional

Pertumbuhan ekonomi tidak semata soal angka, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, pangan, kualitas SDM, teknologi, serta stabilitas makroekonomi.

Melalui langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi, meningkatkan daya saing global, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Ekonomi Indonesia bukan hanya tentang pertumbuhan GDP, tetapi juga keberlanjutan, keseimbangan, dan keadilan sosial demi Indonesia yang lebih tangguh serta berdaya saing di 2026 dan seterusnya. (*)