Novel Baswedan Tepis Isu Terafiliasi Partai Gerindra

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 11 April 2019
Novel Baswedan Tepis Isu Terafiliasi Partai Gerindra

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. (Foto: merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menepis isu yang menyebut dirinya terafiliasi atau terkait dengan kelompok atau partai politik tertentu. Bantahan ini disampaikan Novel menjawab isu yang menyebut dirinya terafiliasi dengan Partai Gerindra.

"Saya kira saya harus bertanggung jawab untuk menjawab dan menjelaskan adanya tuduhan-tuduhan yang terkait dengan partai politik . Saya kira tentu tuduhan itu tidak benar," kata Novel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4).

Menurut Novel, di internal KPK terdapat pola kerja yang saling mengontrol dan mengawasi satu dan lainnya. Selain itu, tidak ada satu pun pekerjaan di KPK yang hanya berada di bawah satu bidang kerja atau direktorat.

Gedung KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gedung KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Oleh sebab itu, Novel menegaskan, tuduhan dirinya atau personil KPK berpolitik sama saja dengan menghina integritas lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs tersebut.

"Sehingga apabila dituduh bahwa ada orang saya atau siapapun mengendalikan ataupun mengakomodir suatu penanganan untuk kepentingan politik maka itu sama saja menghina KPK tidak berintegritas. Saya kira tuduhan itu tidak benar dan pasti salah," tegasnya.

Novel kembali menegaskan tidak memiliki kepentingan politik apapun dalam menjalankan tugasnya di KPK. Novel juga memastikan tidak akan membiarkan jika terdapat personil lembaga antirasuah yang terafiliasi dengan partai politik.

"Itu yang ingin saya tegaskan saya tidak punya kepentingan untuk membawa ke area politik manapun dan tentunya kita tidak boleh membiarkan ada orang yang terafiliasi partai politik ada di KPK," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga: Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

#KPK #Novel Baswedan #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Indonesia
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
saat ini pelaku korupsi menggunakan pola layering (pelapisan) guna menyamarkan aliran dana dan tidak lagi secara fisik menyerahkan uang hasil rasuah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Indonesia
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Praktik suap kini tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti pertemuan langsung dan serah terima uang secara fisik.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Indonesia
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
KPK mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pemeriksaan LHKPN pada 2025. Ribuan pejabat dinilai dengan sistem skor dan bendera merah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Indonesia
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Ketua KPK mengungkap lembaganya melakukan 11 OTT dan menangani 48 perkara penyuapan atau gratifikasi sepanjang tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Indonesia
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
KPK telah mengembalikan aset korupsi senilai Rp 1,53 triliun ke kas negara. KPK kini terus mengoptimalkan asset recovery.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Indonesia
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama KPK untuk membahas evaluasi anggaran dan rencana kerja tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
Indonesia
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus suap perpajakan dengan mendalami PPh dan PPN, selain PBB yang kini ditangani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Indonesia
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Jaksa mempertanyakan apakah para saksi pernah melakukan survei harga sebelum proses pengadaan dilakukan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Indonesia
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Mengaku menerima uang saat melakukan survei ke gudang vendor.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Bagikan