Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 11 April 2019
Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4).

Mereka menuntut independensi lembaga adhoc tersebut. Puluhan mahasiswa itu juga meminta penyidik senior KPK, Novel Baswedan tak terlibat politik praktis.

"Kami meminta supaya pimpinan KPK menjelaskan status politik Novel Baswedan. Kami meminta dijelaskan pernyataan orang Gerindra yang menyebut Novel Baswedan adalah 'orang kita','" kata koordinator aksi dalam orasinya.

Demo di KPK
Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Hal itu menanggapi isu yang menyebut Novel sebagai kader Partai Gerindra. Selain itu, pemberian penghargaan kepada dua mantan komisioner KPK, Abaraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menuding KPK berafiliasi ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 dalam kontestasi Pilpres 2019.

"KPK dan Novel berpihak terhadap pasangan capres 02 di Pilpres," tegasnya.

KPK sebagai lembaga penegak hukum diminta untuk independen dan netral dalam memberantas korupsi di tanah air. Apalagi, pelaksanaan Pilpres 2019 tinggal menghitung hari.

"KPK adalah penegak hukum, harus netral dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Jika KPK tidak netral, bubarkan saja, setuju!," teriak salah satu aksi massa.

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pengawas KPK tersebut mulanya menggelar aksi damai meminta KPK tak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Namun, massa mulai panas setelah massa mencium gelagat adanya kepentingan politik dalam peringatan 2 tahun teror terhadap Novel.

Salah satunya lantaran adanya kelompok pengamanan sebuah ormas pemuda yang diperkenankan masuk ke dalam lobi KPK, sementara kelompok mereka dilarang masuk.

Massa aksi pun membakar ban dan spanduk. Bahkan, kelompok tersebut sempat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mencoba memadamkan api yang mereka kelilingi.

Massa mulai tenang setelah mediasi dengan petugas kepolisian dan juga KPK sepakat dengan massa untuk masuk ke dalam Gedung KPK dan bertemu perwakilan KPK.

Diketahui, Wadah Pegawai KPK menggelar aksi damai dan deklarasi Anti-teror di depan Gedung KPK, Jakarta (11/4). Deklarasi ini bertepatan dengan peringatan dua tahun teror dengan penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Demo di KPK
Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Aksi damai ini digelar untuk kembali meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen langsung di bawah Presiden. TGPF ini penting agar kasus teror terhadap Novel maupun teror terhadap pegawai dan pimpinan KPK diusut tuntas dan tidak terulang di kemudian hari.

Aksi damai peringatan teror terhadap Novel ini rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan para mantan komisioner serta pegawai KPK sejak awal berdiri. Selain itu, acara juga rencananya akan diisi dengan pembacaan deklarasi antiteror terhadap KPK, serta sarasehan budaya oleh Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, dan konser musik antikorupsi dari sejumlah musisi tanah air salah satunya yakni, eks Gitaris Iwan Fals Band, Digo. (Pon)

Baca Juga: Kejaksaan Agung Diminta Seret Novel Baswedan ke Pengadilan

#KPK #Novel Baswedan #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Akui Pernah Segel Ruang Kerja Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, Begini Kelanjutannya!
Pembongkaran misteri segel KPK yang hilang di ruang Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Simak pengakuan mengejutkan KPK dan daftar 8 tersangka korupsi!
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
KPK Akui Pernah Segel Ruang Kerja Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, Begini Kelanjutannya!
Indonesia
KPK Periksa Ahmad Ali, Dalami Jasa Pengamanan dan Aliran Uang Batu Bara di Kukar
KPK mendalami keterangan Ahmad Ali terkait jasa pengamanan dan dugaan aliran uang dalam perkara gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
KPK Periksa Ahmad Ali, Dalami Jasa Pengamanan dan Aliran Uang Batu Bara di Kukar
Indonesia
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
KPK mendorong RUU Perampasan Aset mengatur harta pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN dapat dirampas melalui mekanisme NCB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Indonesia
Eks Wamen Silmy Karim Gugat Praperadilan Penyitaan Asetnya, Total Rp 150 Miliar dari Mobil Sport, Moge, Hingga Valas
Kasus bermula dari OTT KPK pada 2–3 Juni 2026 yang menangkap 18 orang, termasuk Silmy yang kemudian menyerahkan diri.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Eks Wamen Silmy Karim Gugat Praperadilan Penyitaan Asetnya, Total Rp 150 Miliar dari Mobil Sport, Moge, Hingga Valas
Indonesia
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Penurunan terjadi pada dua instrumen yang digunakan KPK untuk memetakan risiko korupsi, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Indonesia
KPK Telaah Kesaksian Gus Alex soal Permintaan Uang 24 Anggota Panja Komisi VIII DPR
KPK menelaah kesaksian Gus Alex soal permintaan uang dari 24 anggota Panja Komisi VIII DPR saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
KPK Telaah Kesaksian Gus Alex soal Permintaan Uang 24 Anggota Panja Komisi VIII DPR
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Indonesia
Kebakaran Terjadi di Basement Gedung KPK, Api Berhasil Dipadamkan
Basement gedung KPK mengalami kebakaran, Sabtu (29/8). Sebanyak 14 petugas pemadam dikerahkan ke lokasi.
Soffi Amira - Sabtu, 29 Agustus 2026
Kebakaran Terjadi di Basement Gedung KPK, Api Berhasil Dipadamkan
Indonesia
Hakim Tolak Eksepsi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. 

Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Hakim Tolak Eksepsi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Indonesia
Terima Suap dari Bos Blueray Cargo, Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri Ditahan KPK
Gatot ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Terima Suap dari Bos Blueray Cargo, Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri Ditahan KPK
Bagikan