Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 11 April 2019
Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4).

Mereka menuntut independensi lembaga adhoc tersebut. Puluhan mahasiswa itu juga meminta penyidik senior KPK, Novel Baswedan tak terlibat politik praktis.

"Kami meminta supaya pimpinan KPK menjelaskan status politik Novel Baswedan. Kami meminta dijelaskan pernyataan orang Gerindra yang menyebut Novel Baswedan adalah 'orang kita','" kata koordinator aksi dalam orasinya.

Demo di KPK
Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Hal itu menanggapi isu yang menyebut Novel sebagai kader Partai Gerindra. Selain itu, pemberian penghargaan kepada dua mantan komisioner KPK, Abaraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menuding KPK berafiliasi ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 dalam kontestasi Pilpres 2019.

"KPK dan Novel berpihak terhadap pasangan capres 02 di Pilpres," tegasnya.

KPK sebagai lembaga penegak hukum diminta untuk independen dan netral dalam memberantas korupsi di tanah air. Apalagi, pelaksanaan Pilpres 2019 tinggal menghitung hari.

"KPK adalah penegak hukum, harus netral dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Jika KPK tidak netral, bubarkan saja, setuju!," teriak salah satu aksi massa.

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pengawas KPK tersebut mulanya menggelar aksi damai meminta KPK tak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Namun, massa mulai panas setelah massa mencium gelagat adanya kepentingan politik dalam peringatan 2 tahun teror terhadap Novel.

Salah satunya lantaran adanya kelompok pengamanan sebuah ormas pemuda yang diperkenankan masuk ke dalam lobi KPK, sementara kelompok mereka dilarang masuk.

Massa aksi pun membakar ban dan spanduk. Bahkan, kelompok tersebut sempat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mencoba memadamkan api yang mereka kelilingi.

Massa mulai tenang setelah mediasi dengan petugas kepolisian dan juga KPK sepakat dengan massa untuk masuk ke dalam Gedung KPK dan bertemu perwakilan KPK.

Diketahui, Wadah Pegawai KPK menggelar aksi damai dan deklarasi Anti-teror di depan Gedung KPK, Jakarta (11/4). Deklarasi ini bertepatan dengan peringatan dua tahun teror dengan penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Demo di KPK
Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Aksi damai ini digelar untuk kembali meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen langsung di bawah Presiden. TGPF ini penting agar kasus teror terhadap Novel maupun teror terhadap pegawai dan pimpinan KPK diusut tuntas dan tidak terulang di kemudian hari.

Aksi damai peringatan teror terhadap Novel ini rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan para mantan komisioner serta pegawai KPK sejak awal berdiri. Selain itu, acara juga rencananya akan diisi dengan pembacaan deklarasi antiteror terhadap KPK, serta sarasehan budaya oleh Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, dan konser musik antikorupsi dari sejumlah musisi tanah air salah satunya yakni, eks Gitaris Iwan Fals Band, Digo. (Pon)

Baca Juga: Kejaksaan Agung Diminta Seret Novel Baswedan ke Pengadilan

#KPK #Novel Baswedan #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Duga Legislator NasDem Satori Terima Duit Selain CSR BI-OJK, Dipakai Buat Beli Mobil
Aliran dana itu ditengarai dipakai tersangka untuk membeli sejumlah kendaraan, termasuk satu unit mobil ambulans yang disita KPK Selasa kemarin.
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
KPK Duga Legislator NasDem Satori Terima Duit Selain CSR BI-OJK, Dipakai Buat Beli Mobil
Indonesia
Laporkan Kekayaan Rp 3,08 Triliun ke KPK, Denny JA: Keterbukaan Adalah Spirit Kepemimpinan
KPK umumkan kekayaan Denny JA sebesar Rp 3,08 triliun. Presiden Komisaris PHE ini tekankan transparansi dan tanggung jawab sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Laporkan Kekayaan Rp 3,08 Triliun ke KPK, Denny JA: Keterbukaan Adalah Spirit Kepemimpinan
Indonesia
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
KPK menggeledah rumah Gubernur Riau, Abdul Wahid, Kamis (6/11). Penggeledahan ini termasuk lanjutan penyelidikan kasus korupsi.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Gubernur Riau Pakai Duit Pemerasan Buat Jalan Jalan ke Luar Negeri
Uang terkait kasus dugaan pemerasan itu terlebih dahulu dikumpulkan oleh Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebelum dipakai untuk bepergian ke luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Gubernur Riau Pakai Duit Pemerasan Buat Jalan Jalan ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
MAKAR melaporkan ke KPK dugaan kejanggalan pembukaan blokir saham Jiwasraya di Bank BJB. Potensi kerugian negara capai Rp 600 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
Indonesia
Rumah Hakim Tipikor Medan Terbakar Jelang Tuntutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Eks Penyidik KPK: Perlu Penyelidikan Mendalam
Waktu kejadian tersebut menimbulkan tanda tanya.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Rumah Hakim Tipikor Medan Terbakar Jelang Tuntutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Eks Penyidik KPK: Perlu Penyelidikan Mendalam
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tetap berjalan dan tidak akan dipengaruhi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggung utang proyek tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden
Indonesia
Kasus Korupsi Gubernur Riau: Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' sampai Rp 7 Miliar
KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan korupsi terkait permintaan fee atau 'jatah preman' sebesar 5 persen dari proyek PUPR-PKPP tahun 2025 senilai Rp 177,4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Kasus Korupsi Gubernur Riau: Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' sampai Rp 7 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 Pejabat Sebagai Tersangka Korupsi Pemerasan Anggaran 2025
KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua pejabat lain sebagai tersangka korupsi pemerasan anggaran tahun 2025 di lingkungan Pemprov Riau.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 Pejabat Sebagai Tersangka Korupsi Pemerasan Anggaran 2025
Indonesia
Staf Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam Serahkan Diri ke KPK Usai OTT
Staf Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri ke KPK setelah operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya di Riau.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Staf Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam Serahkan Diri ke KPK Usai OTT
Bagikan