Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 11 April 2019
Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4).

Mereka menuntut independensi lembaga adhoc tersebut. Puluhan mahasiswa itu juga meminta penyidik senior KPK, Novel Baswedan tak terlibat politik praktis.

"Kami meminta supaya pimpinan KPK menjelaskan status politik Novel Baswedan. Kami meminta dijelaskan pernyataan orang Gerindra yang menyebut Novel Baswedan adalah 'orang kita','" kata koordinator aksi dalam orasinya.

Demo di KPK
Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Hal itu menanggapi isu yang menyebut Novel sebagai kader Partai Gerindra. Selain itu, pemberian penghargaan kepada dua mantan komisioner KPK, Abaraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menuding KPK berafiliasi ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 dalam kontestasi Pilpres 2019.

"KPK dan Novel berpihak terhadap pasangan capres 02 di Pilpres," tegasnya.

KPK sebagai lembaga penegak hukum diminta untuk independen dan netral dalam memberantas korupsi di tanah air. Apalagi, pelaksanaan Pilpres 2019 tinggal menghitung hari.

"KPK adalah penegak hukum, harus netral dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Jika KPK tidak netral, bubarkan saja, setuju!," teriak salah satu aksi massa.

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pengawas KPK tersebut mulanya menggelar aksi damai meminta KPK tak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Namun, massa mulai panas setelah massa mencium gelagat adanya kepentingan politik dalam peringatan 2 tahun teror terhadap Novel.

Salah satunya lantaran adanya kelompok pengamanan sebuah ormas pemuda yang diperkenankan masuk ke dalam lobi KPK, sementara kelompok mereka dilarang masuk.

Massa aksi pun membakar ban dan spanduk. Bahkan, kelompok tersebut sempat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mencoba memadamkan api yang mereka kelilingi.

Massa mulai tenang setelah mediasi dengan petugas kepolisian dan juga KPK sepakat dengan massa untuk masuk ke dalam Gedung KPK dan bertemu perwakilan KPK.

Diketahui, Wadah Pegawai KPK menggelar aksi damai dan deklarasi Anti-teror di depan Gedung KPK, Jakarta (11/4). Deklarasi ini bertepatan dengan peringatan dua tahun teror dengan penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Demo di KPK
Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Aksi damai ini digelar untuk kembali meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen langsung di bawah Presiden. TGPF ini penting agar kasus teror terhadap Novel maupun teror terhadap pegawai dan pimpinan KPK diusut tuntas dan tidak terulang di kemudian hari.

Aksi damai peringatan teror terhadap Novel ini rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan para mantan komisioner serta pegawai KPK sejak awal berdiri. Selain itu, acara juga rencananya akan diisi dengan pembacaan deklarasi antiteror terhadap KPK, serta sarasehan budaya oleh Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, dan konser musik antikorupsi dari sejumlah musisi tanah air salah satunya yakni, eks Gitaris Iwan Fals Band, Digo. (Pon)

Baca Juga: Kejaksaan Agung Diminta Seret Novel Baswedan ke Pengadilan

#KPK #Novel Baswedan #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Indonesia
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menyita dua mobil sport, Harley-Davidson, perhiasan, hingga uang asing saat menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom. Kerugian negara sementara ditaksir hampir Rp 2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
KPK menelusuri aliran dana, aset, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Pasal TPPU berpotensi diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
Indonesia
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
Indonesia
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Frengky Aruan - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Indonesia
Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode 'Malaikat' untuk Samarkan Pembagian Duit
Dalam perkara ini, penyidik menemukan penggunaan sejumlah kode khusus untuk menyamarkan pembagian uang hasil pemerasan. 

Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode 'Malaikat' untuk Samarkan Pembagian Duit
Bagikan