"Ngadu" ke Bareskrim, Tim Hukum: PDIP Babak Belur Dipojokan Oleh Pemberitaan

MerahPutih.Com - Ketua Tim Hukum PDIP Wayan Sudirta mengaku partainya sudah babak belur akibat pemberitaan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP. Pasalnya, kata Wayan, pemberitaan yang berkembang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Pertama-tama yang kami sampaikan ke sana adalah bagaimana posisi PDI Perjuangan yang sudah babak belur dipojokan oleh pemberitaan-pemberitaan yang di antara lain tidak benar,” kata Wayan di Gedung Bareskrim, Jakarta, Jumat (17/1).

Baca Juga:

Setelah Dewan Pers, Tim Hukum PDIP "Ngadu" ke Bareskrim Polri

Wayan mencontohkan berita yang menyudutkan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Salah satunya, pemberitaan yang menyebut partainya menghalangi penyidik KPK untuk melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP.

“Tapi kan sudah terlanjur kami dituduh seolah-olah melawan petugas, menghalangi,” imbuhnya.

Wayan menegaskan partainya tidak pernah menghalangi proses hukum yang berjalan di KPK. Partai berlambang banteng moncong putih itu, kata Wayan, taat dan menghormati penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah.

Wayan menyebut pemberitaan yang beredar sekarang merugikan PDIP. Apalagi, perhelatan politik akan digelar dalam waktu dekat, misalnya Pilkada serentak 2020.

Baca Juga:

Tim Hukum PDIP Sampaikan Tujuh Poin Laporan ke Dewas KPK

“Betapa hebatnya skenario yang akhirnya membuat PDIP dirugikan luar biasa, seolah-olah PDIP partai yang tidak taat hukum, tidak menghormati KPK dibalik padahal kita lah yang sangat menghormati hukum,” tegasnya.

Atas pemberitaan-pemberitaan itu, kata dia, tim hukum PDIP meminta masukan ke Bareskrim Polri. PDIP berharap konsultasi ini memberikan gambaran yang tepat bagi partainya untuk menentukan sikap terkait polemik tersebut.

“Kalau kebohongan seperti ini Pak Direktur (tindak pidana cyber) dan Pak Wakil Direktur, tindak pidana macam apa yang unsurnya bisa terpenuhi, apakah penghinaan, atau fitnah, atau yang lain. Lalu berapa laporan yang harus kami laporkan, itu yang kami konsultasikan,” tandasnya.(Pon)

Baca Juga:

Buntut OTT KPK, DPP PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum