Nelayan Rembang Respons Positif Program Penghapusan Kredit Macet Ganjar-Mahfud

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 05 Januari 2024
Nelayan Rembang Respons Positif Program Penghapusan Kredit Macet Ganjar-Mahfud

Ganjar Pranowo. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program penghapusan kredit macet bagi nelayan yang digagas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD disambut baik oleh nelayan di Rembang.

Salah satu nelayan Rembang bernama Sardi mengatakan sangat mendukung program tersebut. Terlebih sangat membantu nelayan yang terlilit Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet karena terkena musibah.

Baca Juga:

Pasangan Ganjar – Mahfud Bakal Janji Hapuskan Kredit Macet Nelayan Rp 190 Miliar

“Oh oke sekali itu. Sangat membantu nelayan,” kata Sardi saat ditemui di TPI Karanganyar, Rembang, Jawa Tengah, Kamis (4/1).

Sardi berkata dirinya mengapresiasi program Ganjar-Mahfud yang berkomitmen ingin mensejahterahkan kelompok nelayan. Kemudian juga melepaskan para nelayan dari jeratan hutang ke negara.

Karena itulah, Sardi menyatakan dirinya bersama beberapa nelayan di Rembang sangat antusias menunggu program penghapusan kredit bagi nelayan direalisasikan.

“Tentu terbantu sekali dengan program ini,” imbuh Sardi.

Sementara itu, Ganjar mengatakan dirinya bersama dengan pasangannya Mahfud MD berkomitmen mensejahterahkan kelompok nelayan. Untuk itulah, program penghapusan kredit macet bagi nelayan diluncurkan olehnya.

Baca Juga:

Jateng Jadi Ajang Perebutan Suara, Ganjar: Kita Harus Jaga Rumah Sendiri

“Kalau ada persoalan yang cukup serius karena permasalahan teknis pekerjaannya maka rasanya mereka mesti dibantu,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, jumlah kredit macet bagi para nelayan jumlahnya mencapai Rp 129 miliar. Kebanyakan tunggakan kredit terjadi karena beberapa hal, di antaranya persoalan teknis pekerjaan dan penyebaran COVID-19.

“Maka kalau kita lihat kondisi-kondisi secara teknikal seperti itu menjadi problem, maka kita akan hapuskan kreditnya yang macet itu dan mudah-mudahan ini akan membantu mereka untuk bisa bangkit lagi,” jelas Ganjar.

Disebutkan Ganjar, ada hal lain yang membuat nelayan tidak mampu mencicil pinjaman. Misalnya pola jual-beli di TPI dan hasil penjualan ikan diterima nelayan setelah satu bulan.

“Pola-pola ketika jual beli di pelelangan ikan. Ternyata mundurnya sampe sebulan. Maka rasa-rasanya itu butuh akses permodalan untuk ketika mereka melepas ikannya, bisa langsung dibeli. Ini masalah dari nelayan di Rembang,” tutup Ganjar. (Pon)

Baca Juga:

Ganjar Minta KPU Bersikap Profesional Imbas Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya 2 Paslon

#Ganjar Pranowo #KPU #Nelayan Tradisional
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan