Pasangan Ganjar – Mahfud Bakal Janji Hapuskan Kredit Macet Nelayan Rp 190 Miliar

MerahPutih.com - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD memastikan akan menghapus kredit macet nelayan lebih dari Rp 190 miliar.

Hal itu disampaikan Ganjar pada peluncuran Program Penghapusan Kredit Macet Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karanganyar, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kamis (4/1).

Baca Juga:

Ganjar Minta KPU Bersikap Profesional Imbas Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya 2 Paslon

“Jumlah kredit macet nelayan yang akan dihapus sekitar Rp190-an miliar. Jumlah ini berasal dari 2,2 juta orang nelayan yang mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR),” kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan tunggakan KUR terjadi karena beberapa hal, di antaranya persoalan teknis pekerjaan dan penyebaran COVID-19.

Berdasarkan penuturan nelayan, terungkap bahwa jumlah kredit yang parah tidak begitu banyak. Di sisi lain, kata dia, ada persoalan yang cukup serius karena masalah teknis pekerjaannya.

“Tadi, saya bertemu petani yang minjamnya Rp 11 juta dan sekarang kondisinya sangat sulit, kalau kita melihat kondisi secara teknikal seperti itu, terjadi problem. Maka, kita akan hapuskan kredit yang macet itu agar mereka bangkit lagi,” ujarnya.

Baca Juga:

Pupuk Subsidi Langka di Seluruh Indonesia, Ganjar Salahkan Distribusi

Lebih lanjut dikatakan, jumlah kredit macet melayan sekitar Rp 190-an miliar tidak sebanyak kredit macet petani yang mencapai Rp 600 miliar.

“Hari ini, boleh kita bantu. Karena ternyata ada persolan yang lain, bisnis mereka tidak terlalu lancar. Misalnya, keterbatasan kuota solar untuk bahan bakar kapal terbatas,” imbuhnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, hal lain yang membuat nelayan tidak mampu mencicil pinjaman adalah pola jual-beli di TPI, yang hasil penjualan ikan diterima setelah satu bulan penjualan ikan.

“Rasanya, itu butuh akses permodalan agar ketika mereka melepas ikannya langsung bisa dibeli,” tukasnya. (Pon)

Baca Juga:

Solusi 'Sat Set' Ganjar Atasi Masalah Pupuk Subsidi