Pupuk Subsidi Langka di Seluruh Indonesia, Ganjar Salahkan Distribusi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 04 Januari 2024
Pupuk Subsidi Langka di Seluruh Indonesia, Ganjar Salahkan Distribusi

Ilustrasi - Penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia Persero. ANTARA/HO-Pupuk Indonesia.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran, mengakibatkan pupuk bersubsidi mengalami kelangkaan di berbagai daerah di Tanah Air. Pernyataan itu disampaikannya saat berjumpa petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (4/1).

"Waktu debat, ada yang nanya ke saya, Pak Ganjar pupuk langka di Jawa Tengah karena Bapak. Saya jawab, loh saya ke Sumatera Utara, ya langka. Saya ke Lampung ya langka. Ke Sulawesi juga langka. Makanya keliling ke seluruh Indonesia, temui para pedagang, temui petani, temui rakyat, agar kita mengerti persoalan sebenarnya," ujar Ganjar.

Baca Juga:

Jokowi Pastikan Pupuk Cukup, Minta Tambahan Rp 14 Triliun ke DPR

Menurut Ganjar, perlu dicari akar permasalahan yang menyebabkan pupuk langka, terutama pupuk bersubsidi. Selain pengurangan subsidi, ada kemungkinan penyalurannya tidak tepat sasaran. "Mau pakai KTP atau kartu apapun, kalau subsidi pupuknya tidak ditambah, ya pasti tetap kurang," tegas dia.

Itu sebabnya, lanjut dia, hal pertama yang harus dibenahi adalah data petani, agar dapat diklasifikasi petani mana yang berhak mendapatkan pupuk subsidi, dan mana yang tidak. "Saya buat Kartu Tani, tujuannya supaya kita bisa tahu bahwa petani mana yang berhak mendapat pupuk. Ini nanti kita kembangkan dalam KTP Sakti," imbuh Ganjar.

Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo bertemu petani di Blora, Jawa Tengah. MP/Ponco

Ganjar menjelaskan, yang boleh menerima pupuk bersubsidi adalah petani, baik pemilik lahan maupun penggarap, dengan luas lahan maksimal 2 hektare (ha). Kenyataannya, lanjut dia, ada yang memiliki lahan lebih dari 2 ha tetapi membeli pupuk bersubsidi, sehingga pasokan untuk petani kecil menjadi berkurang.

"Soalnya petani yang lahannya di atas 2 hektare mungkin tetap membeli pupuk bersubsidi, atau ada yang nyelundup ke mana-mana," sesal capres yang berduet dengan cawapres Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024 itu.

Dalam kacamatanya, Ganjar menekankan persoalan pupuk bagi petani harus dibenahi karena berpengaruh pada harga beras di pasaran. Alasannya, harga jual bahan pangan termasuk beras akan tetap tinggi selama persoalan mendasar yang menyebabkan produksi pertanian berkurang tidak teratasi.

"Kalau kita mau harga beras terjangkau, petani yang harus diperhatikan, pupuk bersubsidi untuk petani harus diperhatikan," tandas mantan Gubernur Jawa Tengah itu. (Pon)

Baca Juga:

Solusi 'Sat Set' Ganjar Atasi Masalah Pupuk Subsidi

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan