NasDem Yakin Demokrat dan PKS Tak Hengkang dari Koalisi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 08 Agustus 2023
NasDem Yakin Demokrat dan PKS Tak Hengkang dari Koalisi

artai NasDem Effendy Choirie. Foto: nasdem.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang berisikan Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS tengah menunggu Anies Baswedan mengumumkan bakal calon wakil presiden pendampingnya untuk berkontestasi di Pilpres 2024.

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie yakin Demokrat dan PKS tidak akan hengkang dari KPP. Menurutnya, kedua partai itu akan menerima siapa pun figur bacawapres yang dipilih Anies.

Baca Juga

Demokrat Tak Setuju NasDem Soal Pengumuman Cawapres Anies di Menit-Menit Akhir

"NasDem yakin PKS dan Partai Demokrat tidak akan goyah. Apa pun yang diputuskan Mas Anies akan diterima dengan legawa dan penuh permakluman," kata Effendi kepada wartawan, Selasa (8/8).

Effendi menganggap pernyataan PKS yang menyebut Demokrat akan meninggalkan koalisi lantaran Anies tak kunjung mengumumkan bacawapres hanya sekedar gimmick politik.

"(Jadi) enggak perlu khawatir. Tiga partai telah sepakat menyerahkan kepada Mas Anies," ujarnya.

Effendi menuturkan Anies Baswedan masih memiliki sisa waktu untuk menentukan figur bacawapres 2024. Dia menyebut pertimbangan matang bakal menghasilkan keputusan berkualitas baik.

"Waktu masih ada. Pikiran yang cerdas, pertimbangan yang matang, dan sikap yang tepat, akan melahirkan keputusan yang berkualitas tinggi," tuturnya.

Baca Juga

Tak Ada Restu Jokowi Jadi Sebab Golkar Ogah Dukung Anies

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Anies Baswedan untuk segera menentukan sosok bacawapres. Sebab, Demokrat akan keluar dari koalisi apabila Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dipilih sebagai bakal cawapres.

“NasDem, Demokrat, PKS, kita bekerja dengan segala (kemampuan). Kita tidak transaksional, kita ini berisiko (terpecah) dan sudah mulai ada risikonya. Jangan biarkan Partai Demokrat, Mas AHY (hengkang),” tandasnya.

Menurut Mardani, keputusan Anies secepatnya menentukan bakal cawapres adalah langkah yang krusial. Agar elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies dapat optimal.

Mardani menilai rendahnya elektabilitas Anies di wilayah Sumatera Barat disebabkan karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak kunjung ada kejelasan soal nama bacawapres.

"Kalau sudah lengkap (capres-cawapres), sekber (sekretariat bersama) sudah terbentuk, target ditetapkan, aksi dilaksanakan, maka lancar sudah. Gerakan di bawah jalan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Tutup Pintu Dukung Anies, PAN Hanya Mau Berkoalisi dengan Partai Pro Pemerintah

#Mardani Ali Sera #Anies Baswedan #Partai Nasdem #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menanggapi munculnya isu mengenai kemungkinan fusi atau penggabungan antara Partai NasDem dengan Partai Gerindra.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Bagikan