Tak Ada Restu Jokowi Jadi Sebab Golkar Ogah Dukung Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 Agustus 2023
Tak Ada Restu Jokowi Jadi Sebab Golkar Ogah Dukung Anies

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar secara terang-terangan tak mendukung bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Rasyid Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengamat politik Ujang Komarudin menjelaskan, alasan Golkar dan Airlangga tak dukung Anies karena tidak mendapatkan restu dari Presdien Joko Widodo (Jokowi).

Akademisi Universitas Al Azhar ini mengatakan, sejak masuk pemerintahan Airlangga Hartarto berada di tangan Jokowi. Terlebih Airlangga bisa menjadi pimpinan partai berlambang pohon beringin itu pada Musyawarah Nasional (Munas) 2019, lantaran mendapatkan dukungan dari Jokowi.

Baca Juga:

Kritikan Anies untuk Sektor Kesehatan: Datang ke RS Bukan Sembuh Malah jadi Miskin

"Pak Airlangga itu dari dulu milik Presiden. Kalau Presiden tidak ke Anies, Airlangga dan Golkar juga tidak. Airlangga itu dulu pas Munas didukung oleh Jokowi, makanya Airlangga tidak mungkin dukung Anies, karena Presiden tidak mendukung Anies," kata Ujang.

Kendati begitu, Ujang mengaku tak mengetahui apakah ada paksaan terhadap Airlangga dan Golkar untuk tak mendukung Anies seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Saya sudah membaca politik belakang layar, sejatinya memang Airlangga dan Golkar tidak ke Anies. Ada paksaan atau tidak, bisa iya atau tidak. Itu Pak Airlangga sendiri yang tahu," paparnya.

Baca Juga:

PKS Hormati Putusan Airlangga Ogah Dukung Anies

Risiko lain jika Golkar dukung Anies, kata Ujang, soal nasib Airlangga yang tengah dirundung masalah dugaan kasus ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Konsekuensi kalau mendukung Anies itu persoalan hukum akan terus naik, akan mengintai dirinya, bisa menjerat dirinya. Makanya Golkar tidak akan melakukan bunuh diri politik. Itu sudah sesuai dari awal," ujarnya.

Lebih lanjut Ujang menuturkan, parpol yang sudah berada di dalam barisan pendukung pemerintahan kemungkinan besar hanya akan menjatuhkan pilihan ke bakal capres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

"Saya dari dulu melihat partai-partai pendukung pemerintah, di luar NasDem itu tidak akan mendukung Anies, karena pasti takut, karena banyak tersandera oleh persoalan-persoalan hukum. Koalisi pemerintah juga berkomitmen di antara mereka untuk mendukung Ganjar dan Prabowo," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Surya Paloh Yakin Koalisi Pengusung Anies Makin Solid

#Airlangga Hartarto #Golkar #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Karier politiknya kemudian berlanjut di parlemen yang terpilih menjadi anggota DPR RI di tahun 2014,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Indonesia
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji juga merapat ke Istana jelang pelantikan tersebut. Dia mengaku mendapat tugas untuk membantu Presiden Prabowo di bidang perindustrian.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Bagikan