Tutup Pintu Dukung Anies, PAN Hanya Mau Berkoalisi dengan Partai Pro Pemerintah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 Agustus 2023
Tutup Pintu Dukung Anies, PAN Hanya Mau Berkoalisi dengan Partai Pro Pemerintah

Viva Yoga Mauladi. (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan menutup pintu untuk mendukung bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, posisi partainya sudah jelas yaitu hanya akan berkoalisi dengan partai pro pemerintah. Sikap politik PAN tersebut persis dengan keputusan Partai Golkar.

“Dari awal saya mengatakan bahwa PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah,” kata Viva kepada wartawan, Senin (7/8).

Baca Juga:

Surya Paloh Yakin Koalisi Pengusung Anies Makin Solid

Viva menyampaikan, partainya tengah melakukan penjajakan koalisi dengan Gerindra dan PDIP. Menurutnya, dua parpol tersebut senapas dengan arah politik PAN.

“Tidak menutup kemungkinan bergabung dengan koalisi partai Gerindra atau dengan PDIP. Harus satu napas itu,” ujarnya.

Menurut Viva, partainya dalam waktu dekat akan mengumumkan keputusan politik merapat ke PDIP atau Gerindra.

Dia menyebut, Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas bakal langsung mengumumkan calon presiden yang didukung.

“Soal pasangan calon akan diputuskan oleh Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan. Sekarang masih dalam proses cocoklogi, prediksi, ramalan-ramalan, dan itu menjadi bahan pertimbangan kami,” ungkapnya.

Baca Juga:

PSI Berbalik Arah ke Prabowo karena Tak Dianggap di Koalisi Ganjar

Viva menjelaskan, PAN dalam menentukan pandangan politik mempertimbangkan aspek-aspek antara lain pasangan capres-cawapres yang diusung harus memiliki peluang besar untuk menang.

“PAN harus menang dalam Pemilu 2024 karena PAN sudah dua kali mengalami kekalahan. Prediksi untuk itu adalah pasangan calon yang memiliki tren kenaikan elektabilitas yang cenderung naik dan kita melihat realitas sosial di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Viva menuturkan, pihaknya masih dalam tahap pendekatan untuk menawarkan nama Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.

“Kalau sekarang ini kan masih dalam proses pendekatan, saling membahas beberapa hal yang berkaitan dengan hal manajemen koalisi seperti apa. Jadi masih relatif masih longgar, masih cair, dan tentunya juga akan segera diputuskan nanti,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PPP Ungkap Koalisi Pendukung Ganjar Tetap Jalan Meski Tanpa PSI

#Pemilu #Pemilu 2024 #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Bagikan