Tutup Pintu Dukung Anies, PAN Hanya Mau Berkoalisi dengan Partai Pro Pemerintah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 Agustus 2023
Tutup Pintu Dukung Anies, PAN Hanya Mau Berkoalisi dengan Partai Pro Pemerintah

Viva Yoga Mauladi. (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan menutup pintu untuk mendukung bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, posisi partainya sudah jelas yaitu hanya akan berkoalisi dengan partai pro pemerintah. Sikap politik PAN tersebut persis dengan keputusan Partai Golkar.

“Dari awal saya mengatakan bahwa PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah,” kata Viva kepada wartawan, Senin (7/8).

Baca Juga:

Surya Paloh Yakin Koalisi Pengusung Anies Makin Solid

Viva menyampaikan, partainya tengah melakukan penjajakan koalisi dengan Gerindra dan PDIP. Menurutnya, dua parpol tersebut senapas dengan arah politik PAN.

“Tidak menutup kemungkinan bergabung dengan koalisi partai Gerindra atau dengan PDIP. Harus satu napas itu,” ujarnya.

Menurut Viva, partainya dalam waktu dekat akan mengumumkan keputusan politik merapat ke PDIP atau Gerindra.

Dia menyebut, Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas bakal langsung mengumumkan calon presiden yang didukung.

“Soal pasangan calon akan diputuskan oleh Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan. Sekarang masih dalam proses cocoklogi, prediksi, ramalan-ramalan, dan itu menjadi bahan pertimbangan kami,” ungkapnya.

Baca Juga:

PSI Berbalik Arah ke Prabowo karena Tak Dianggap di Koalisi Ganjar

Viva menjelaskan, PAN dalam menentukan pandangan politik mempertimbangkan aspek-aspek antara lain pasangan capres-cawapres yang diusung harus memiliki peluang besar untuk menang.

“PAN harus menang dalam Pemilu 2024 karena PAN sudah dua kali mengalami kekalahan. Prediksi untuk itu adalah pasangan calon yang memiliki tren kenaikan elektabilitas yang cenderung naik dan kita melihat realitas sosial di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Viva menuturkan, pihaknya masih dalam tahap pendekatan untuk menawarkan nama Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.

“Kalau sekarang ini kan masih dalam proses pendekatan, saling membahas beberapa hal yang berkaitan dengan hal manajemen koalisi seperti apa. Jadi masih relatif masih longgar, masih cair, dan tentunya juga akan segera diputuskan nanti,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PPP Ungkap Koalisi Pendukung Ganjar Tetap Jalan Meski Tanpa PSI

#Pemilu #Pemilu 2024 #PAN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan