NasDem Dinilai Tidak Cocok Masuk Koalisi KIB, Gerindra-PKB atau PDIP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 November 2022
NasDem Dinilai Tidak Cocok Masuk Koalisi KIB, Gerindra-PKB atau PDIP

Pengurus NasDem. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) berupaya menjadikan Anies Baswedan Capres di 2024. NasDem tengah melakukan penjajakan dengan PKS dan Demokrat agar Anies bisa dapat tiket daftar ke KPU.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut, NasDem akan mati-matian mempertahankan komunikasinya dengan PKS dan Demokrat agar bisa terbentuk koalisi di 2024.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Pilpres Jatah Prabowo, NasDem: Suara Rakyatlah yang Menentukan

NasDem sadar diri dengan elektoral 10 persen di DPR perlu teman koalisi. Sebab, syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold adalah 20 persen.

Menurut Ujang, dari dinamika saat ini, Nasdem cocok berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.

"Kalau Nasdem tidak mati-matian, tidak sungguh-sungguh dalam koalisi dengan Demokrat dan PKS, Anies terancam gagal," tutur Ujang kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Jumat (11/10)

Pengamat dari Indonesia Political Reviwew ini yakin, dengan sisa waktu kurang dari setahun jelang pendaftaran capres, NasDem akan all out dalam komunikasi bersama PKS dan Demokrat.

Namun, ia menduga alotnya komunikasi Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera jadi penyebab belum terlaksananya koalisi. Hal ini tidak lepas dari sosok cawapres yang akan mendampingi mantan Gubernur DKI itu.

PKS dianggap menjagokan eks Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sebagai cawapes. Sedangkan Demokrat sejauh ini masih petcaya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres.

Ujang beranggapan, NasDem tak cocok dengan poros lain seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KIB condong ke Presiden Jokowi yang sepertinya merestui Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Lalu, NasDem juga tak cocok di poros Gerindra-PKB. Begitu pun bila NasDem dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Ujang meyakini Koalisi Perubahan pasti akan terbentuk. Komposisinya masih sama: NasDem, Demokrat, dan PKS. (Asp)

Baca Juga:

Koalisi PKS Bersama Nasdem dan Demokrat Masuk Proses Finalisasi

#NasDem #Partai Politik #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Satpol PP masih menunggu proses sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta ke parpol-parpol sebelum melakukan penertiban.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Indonesia
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Aturan baru ini ahir dari fenomena maraknya pemasangan atribut parpol yang mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Rusdi Masse pernah menjadi Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) selama dua periode, dan sempat menduduki Ketua DPD II Partai Golkar di Sidrap. Awal karir politiknya dimulai dari Partai Bintang Reformasi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Bagikan