NasDem Dinilai Tidak Cocok Masuk Koalisi KIB, Gerindra-PKB atau PDIP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 November 2022
NasDem Dinilai Tidak Cocok Masuk Koalisi KIB, Gerindra-PKB atau PDIP

Pengurus NasDem. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) berupaya menjadikan Anies Baswedan Capres di 2024. NasDem tengah melakukan penjajakan dengan PKS dan Demokrat agar Anies bisa dapat tiket daftar ke KPU.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut, NasDem akan mati-matian mempertahankan komunikasinya dengan PKS dan Demokrat agar bisa terbentuk koalisi di 2024.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Pilpres Jatah Prabowo, NasDem: Suara Rakyatlah yang Menentukan

NasDem sadar diri dengan elektoral 10 persen di DPR perlu teman koalisi. Sebab, syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold adalah 20 persen.

Menurut Ujang, dari dinamika saat ini, Nasdem cocok berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.

"Kalau Nasdem tidak mati-matian, tidak sungguh-sungguh dalam koalisi dengan Demokrat dan PKS, Anies terancam gagal," tutur Ujang kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Jumat (11/10)

Pengamat dari Indonesia Political Reviwew ini yakin, dengan sisa waktu kurang dari setahun jelang pendaftaran capres, NasDem akan all out dalam komunikasi bersama PKS dan Demokrat.

Namun, ia menduga alotnya komunikasi Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera jadi penyebab belum terlaksananya koalisi. Hal ini tidak lepas dari sosok cawapres yang akan mendampingi mantan Gubernur DKI itu.

PKS dianggap menjagokan eks Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sebagai cawapes. Sedangkan Demokrat sejauh ini masih petcaya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres.

Ujang beranggapan, NasDem tak cocok dengan poros lain seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KIB condong ke Presiden Jokowi yang sepertinya merestui Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Lalu, NasDem juga tak cocok di poros Gerindra-PKB. Begitu pun bila NasDem dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Ujang meyakini Koalisi Perubahan pasti akan terbentuk. Komposisinya masih sama: NasDem, Demokrat, dan PKS. (Asp)

Baca Juga:

Koalisi PKS Bersama Nasdem dan Demokrat Masuk Proses Finalisasi

#NasDem #Partai Politik #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan