Jokowi Sebut Pilpres Jatah Prabowo, NasDem: Suara Rakyatlah yang Menentukan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 November 2022
Jokowi Sebut Pilpres Jatah Prabowo, NasDem: Suara Rakyatlah yang Menentukan

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengatakan setelah Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden pada 2014 dan 2019 yang telah dia menangkan, maka saat ini adalah jatah untuk Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.


"Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatah nya Pak Prabowo,” kata Jokowi, Jakarta, Senin (7/11).

Baca Juga:

Gibran Pastikan Copot Baliho 'Terima Kasih Jokowi'

Jokowi tidak mempermasalahkan jika pernyataannya terkait kemungkinan Prabowo Subianto mendapat "jatah" dalam Pilpres 2024 dianggap sebagai sinyal dukungannya terhadap menteri pertahanan itu.

"Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi kan saya ngomong juga nggak apa-apa," kata Jokowi.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai, Presiden Jokowi sebagai bapak bangsa yang memberikan restu kepada semua yang akan maju dalam Pilpres 2024.

Ia mengapresiasi pernyataan yang dilontarkan Jokowi tersebut sebagai virtue atau kebajikan dari seorang pemimpin.

"Tentu pemimpin harus saling membesarkan dan itu yang dilakukan Pak Jokowi sangat wajar. Ya, mengapresiasi," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ia menilai, restu yang Jokowi berikan terhadap figur yang akan maju dalam Pilpres 2024 diekspresikan dalam bentuk yang beragam.

Namun sebagai bapak bangsa, Willy menyebut Partai NasDem meyakini Jokowi akan berdiri di atas semua kepentingan dan kelompok.

"Kita yakin lah Pak Jokowi adalah bapak bangsa, negarawan yang berdiri di atas semua kepentingan. Bagi pak Jokowi mungkin kepentingan yang lebih besar adalah bagaimana negara dan bangsa di bawah persatuan dan kesatuan," tuturnya.

Willy mengatakan, Partai NasDem tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi terkait kemungkinan Prabowo mendapat "jatah" dalam Pilpres 2024, karena antara Partai Gerindra dan Partai NasDem memiliki basis pemilihnya masing-masing.

"Masing-masing kan punya ceruk yang berbeda dan wajar Pak Jokowi memberikan kode itu kepada Pak Prabowo, kan Pak Prabowo pembantu beliau, justru aneh itu kalau tidak diberikan. Kenapa? Kan, day to day bersama Pak Prabowo, itu hal yang wajar saja," ucapnya.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut sebagai bentuk ekspresi yang berbicara soal kedekatan dan menilainya sebagai suatu yang wajar saja.

"Tentu di dalam kontestasi bukan itu yang menjadi faktor determinan, faktor determinan vox populi vox dei, suara rakyatlah yang menentukan. At the end," kata Willy. (Knu)

Baca Juga:

Gerindra DKI Amini Pernyataan Jokowi yang Sebut Prabowo Presiden Selanjutnya

#Jokowi #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
7 Teman Sekolah Jokowi Bakal Jadi Saksi Sidang Kasus Ijazah Palsu, Tinggal Tunggu Panggilan
Tujuh teman sekolah Jokowi di SMAN 6 Solo akan menjadi saksi sidang kasus ijazah palsu. Mereka tinggal menunggu panggilan.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
7 Teman Sekolah Jokowi Bakal Jadi Saksi Sidang Kasus Ijazah Palsu, Tinggal Tunggu Panggilan
Indonesia
Ijazah Gibran Digugat ke MK oleh Denny Indrayana, Jokowi: Masak Disuruh Paket C Lagi
Wapres Gibran sudah menempuh pendidikan SD 16 Surakarta, SMPN 1 Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, dan kemudian di O-Level.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ijazah Gibran Digugat ke MK oleh Denny Indrayana, Jokowi: Masak Disuruh Paket C Lagi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan