Headline

Musik Bisa Jadi Sarana Kampanye Pemberantasan Korupsi

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 10 Maret 2018
Musik Bisa Jadi Sarana Kampanye Pemberantasan Korupsi

Febri Diansyah bersama Saut Situmorang. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Musik mempunyai peran penting dalam pelbagai aspek kehidupan. Melalui musik, manusia dapat mengkomunikasikan ide, gagasan dan kampanye pesan tertentu.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang musik merupakan alat kampanye pemberantasan korupsi di Indonesia. (Baca juga: Masih Percaya Korupsi di Indonesia Bisa Dihentikan?)

"Berbicara soal musik sebagai alat kampanye pemberantasan korupsi, kita mendorong semua orang terutama generasi muda untuk menyuarakan anti korupsi," katanya di Ambon, Maluku, Jumat (9/3).

Ia menyatakan, KPK sejak tahun 2016 melaksanakan program Suara Anti Korupsi (SAKSI),sebagai upaya mendorong generasi muda di daerah untuk menyuarakan anti korupsi melalui musik.

Program ini melibatkan anak muda untuk ambil peran dalam gerakan antikorupsi melalui lagu yang berisi nilai-nilai antikorupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

"Kami percaya melalui nilai kejujuran hidup, kepedulian, mandiri,tanggung jawab, kesedererhanaan, adil yang ada dalam lagu, pasti ada doa, keinginan dan cita-cita," ujarnya.

Lagu yang diciptakan melalui program Saksi diharapkan dapat menyuarakan peringatan kepada siapa saja yang ingin atau telah melakukan upaya korupsi.

Jadi kalau KPK dinilai menakut-nakuti rakyat hal tersebut tidaklah benar, karena siapapun juga dan unsur manapun baik itu warnanya merah, putih, hijau, semua akan ditindak.

"Semua upaya tersebut dilakukan sejalan dengan undang-undang terkait empat tugas KPK yakni mencegah, koordinasi, monitoring dan pencegahan. Program saksi yang dilakukan merupakan upaya pencegahan tindak korupsi," katanya.

Saut sebagaimana dilansir Antara mengakui, saat KPK menderita yang datang untuk menghibur para musisi, makna yang terkandung dari koordinasi dengan para musisi adalah nilai musik yang terpenting.

"Jika kita ngotot musik harus masuk dalam program KPK karena ada advokasi, impian dan mempecepat akselerasi , kita harus konsisten agar musik dari berbagi genre dapat masuk didalam program ini," katanya.

Ditambahkannya, sejauh ini peminat program ini datang dari generasi muda di daerah yang sebagian bisa memainak musik secara profesional maupun masih amatir.

"Intinya kita mendorong karena setiap lagu yang kita terima akan diseleksi dan kita nilai originalitas musiknya seperti apa,kontennya apakah anti korupsinya. Kita juga kita akan lihat liriknya, tetapi bagaimana komposisinya dan sebagainya akan ada yang menilainya yakni musisi Addie MS," pungkas Saut Situmorang.(*)

#Wakil Ketua KPK Saut Situmorang #Hari Musik Nasional #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
TNI tegaskan hormat proses hukum dan tindak lanjuti surat KPK terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana bencana BNPB.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
Indonesia
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
KPK bongkar isi surat ke Panglima TNI soal dugaan korupsi BNPB yang menyeret Letjen Suharyanto & aliran dana oknum TNI. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
Indonesia
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
KPK ungkap korupsi BNPB seret Bima Setiawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto. Pengadaan tenda, perahu karet & HT karhutla dikorup. Simak di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
Indonesia
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
: KPK beri peringatan tegas bahaya flexing dan gaya hidup mewah keluarga yang berpotensi memicu korupsi. Cek rincian program Keluarga Berintegritas!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
Indonesia
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
KPK menggeledah kompleks Pemkab Klaten setelah menetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tujuh ruangan disegel.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dicekal meski mangkir panggilan KPK. Benarkah ia hindari pemeriksaan dan pergi ke Malaysia? Simak fakta lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Bagikan