Muncul Kaos #2019GantiPresiden, DPR: Buat Lucu-Lucuan Ajalah

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 10 April 2018
Muncul Kaos #2019GantiPresiden, DPR: Buat Lucu-Lucuan Ajalah

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menilai munculnya kaos sablonan bertuliskan "2019GantiPresiden" masih dalam tahapan wajar.

Menurutnya, secara konstitusional tidak melanggar UU Pemilu sepanjang tidak mengandung unsur SARA dan Kebencian.

"Gak masalah, di Thailand saja ada kaos kuning, merah. Kalau masih wajar gak masalah," katanya kepada awak media di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (10/4).

Justru, kata politisi PAN itu, ini harus dimaknai sebagai optimisme masyarakat dalam menyambut Pesta Demokrasi yang sejatinya memang diatur dalam UU dan bersifat konstitusional.

Kaos #2019GantiPresiden dalam Rakernas Partai Gerindra (MP/Ponco)
Kaos #2019GantiPresiden dalam Rakernas Partai Gerindra (MP/Ponco)

"Lucu-lucuan ajalah, ujung-ujung nya kan rakyat yang menentukan, siapapun yang terpilih itu pilihan rakyat kita," ujarnya.

Namun demikian, dia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada sesuatu yang bisa memunculkan unsur kebencian dan adu domba.

"Kalai ada kaos lain lagi, anggap saja ini bagian dari demokrasi sepanjang tidak mengandung aspek SARA, kebencian dan adu domba," imbaunya.

Sebelumnya dikabarkan, kemunculan kaos 2019gantipresiden menuai reaksi kelompok pro Jokowi.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. (MP/Fadhli)
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. (MP/Fadhli)

Pendukung pemerintah membuat kaos serupa bernada dukungan bagi Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa kepemimpinan hingga dua periode. (Fdi)

Baca juga berita terkait di: Ternyata Mardani Ali Sera PKS Dalang Gerakan Kaos #2019GantiPresiden

#DPR #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Jaminan Keamanan Pangan Anak Sekolah Jadi Prioritas, DPR Minta Waktu Pembangunan Dapur MBG Diperpanjang Hingga Dua Bulan
Dapur yang sudah berjalan harus mengikuti MOU, mulai dari jam masak hingga waktu distribusi ke SD, SMP, dan SMA
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
Jaminan Keamanan Pangan Anak Sekolah Jadi Prioritas, DPR Minta Waktu Pembangunan Dapur MBG Diperpanjang Hingga Dua Bulan
Indonesia
SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin
Partisipasi publik penting agar ada kepercayaan bersama
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin
Indonesia
DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan
Regulasi yang memiliki dasar hukum kuat akan menjadi pendorong signifikan bagi percepatan implementasi program MBG di seluruh wilayah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan
Berita Foto
Dorong Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng (tengah) bersama Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago (kanan) dalam Diskusi Forum Legislasi di Ruang Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPIP), Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
Dorong Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional
Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Indonesia
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Komisi III menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di area konsesi PT TPL
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Indonesia
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
Sudjatmiko menekankan pentingnya mekanisme pengawasan pembangunan oleh tenaga ahli bersertifikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
Indonesia
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Kualitas bangunan pesantren harusnya merefleksikan keseriusan negara dalam melindungi generasi penerus
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Indonesia
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin
Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin
Berita Foto
Aksi Mahasiswa Gelar Rapat Dengar Pendapat Warga di Gedung DPR Jakarta
Pengunjuk rasa melakukan aksi teaterikal dengan membentangkan poster aspirasi dan memasang kursi kosong saat aksi bertajuk Rapat Dengar Pendapat Warga di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Didik Setiawan - Senin, 06 Oktober 2025
Aksi Mahasiswa Gelar Rapat Dengar Pendapat Warga di Gedung DPR Jakarta
Bagikan