Muncul Kaos #2019GantiPresiden, DPR: Buat Lucu-Lucuan Ajalah


Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. (MP/Fadhli)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menilai munculnya kaos sablonan bertuliskan "2019GantiPresiden" masih dalam tahapan wajar.
Menurutnya, secara konstitusional tidak melanggar UU Pemilu sepanjang tidak mengandung unsur SARA dan Kebencian.
"Gak masalah, di Thailand saja ada kaos kuning, merah. Kalau masih wajar gak masalah," katanya kepada awak media di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (10/4).
Justru, kata politisi PAN itu, ini harus dimaknai sebagai optimisme masyarakat dalam menyambut Pesta Demokrasi yang sejatinya memang diatur dalam UU dan bersifat konstitusional.

"Lucu-lucuan ajalah, ujung-ujung nya kan rakyat yang menentukan, siapapun yang terpilih itu pilihan rakyat kita," ujarnya.
Namun demikian, dia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada sesuatu yang bisa memunculkan unsur kebencian dan adu domba.
"Kalai ada kaos lain lagi, anggap saja ini bagian dari demokrasi sepanjang tidak mengandung aspek SARA, kebencian dan adu domba," imbaunya.
Sebelumnya dikabarkan, kemunculan kaos 2019gantipresiden menuai reaksi kelompok pro Jokowi.

Pendukung pemerintah membuat kaos serupa bernada dukungan bagi Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa kepemimpinan hingga dua periode. (Fdi)
Baca juga berita terkait di: Ternyata Mardani Ali Sera PKS Dalang Gerakan Kaos #2019GantiPresiden
Bagikan
Berita Terkait
Jaminan Keamanan Pangan Anak Sekolah Jadi Prioritas, DPR Minta Waktu Pembangunan Dapur MBG Diperpanjang Hingga Dua Bulan

SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin

DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan

Dorong Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional

Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata

DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba

Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren

DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia

Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin

Aksi Mahasiswa Gelar Rapat Dengar Pendapat Warga di Gedung DPR Jakarta
