Munas V PKS Tegaskan Posisi Oposisi Pada Jokowi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 28 November 2020
Munas V PKS Tegaskan Posisi Oposisi Pada Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera. (Foto: PKS).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Munas V Partai Keadilan Sejahtera meneguhkan kebijakan yang sudah disepakati, yakni tetap dalam posisi sebagai oposisi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kita tetap tidak berubah. Kira-kira bahasa kita begini 'burung nuri burung kenari, hidup berdua sebagai sahabat. PKS masih konsisten menjadi oposisi, oposisi dilakukan dengan bermartabat," ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini menyebut, oposisi bermartabat adalah dengan tetap mengawasi pemerintahan.

Baca Juga:

Kapala Desa Diminta Netral di Pilkada

"Jika ada yang tidak bersama rakyat kita akan kritisi dan sampaikan perbaikan. Jika ada yang baik tentu kita bisa bersama," ujarnya.

Habib Aboe menambahkan, dalam program kerja nanti PKS akan membicarakan beberapa program kerja yang akan dibahas.

"Kita berharap suasananya lebih ringan dalam bekerja tapi kita target bagaimana bisa kadernya yang jumlahnya jauh lebih banyak dan yang kedua kita bisa menang di semua elektoral," ujarnya.

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara).

Munas V PKS akan mendorong lahirnya kepemimpinan nasional dengan menghadirkan kualitas kepemimpinan yang mumpuni dari daerah.

"Dari seluruh daerah akan kita munculkan kader kita. Kita juga akan tampilkan generasi muda untu tampil di semua bidang, termasuk kepengurusan partai."

Puncak Munas V PKS akan berlangsung Ahad (29/11) dengan agenda Arahan Ketua Majelis Syura PKS, Sosialisasi Kebijakan Strategis Partai, Pengumuman dan Pelantikan Pengurus DPP PKS 2020-2025 dan pidato politik Presiden PKS. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Akui Masih Ada Pekerja Migran Yang Tidak Terlindungi

#PKS #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa sudah lengkap alias P21. Keduanya akan segera disidang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Indonesia
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) absen tidak menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6) pagi tadi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Kasus ijazah Jokowi kini berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat pun mengajukan banding atas kasus tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Indonesia
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digugat di PN Surakarta terkait dugaan ijazah UGM. Gugatan diajukan alumnus Kehutanan UGM.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Bagikan