Munas V PKS Tegaskan Posisi Oposisi Pada Jokowi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 28 November 2020
Munas V PKS Tegaskan Posisi Oposisi Pada Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera. (Foto: PKS).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Munas V Partai Keadilan Sejahtera meneguhkan kebijakan yang sudah disepakati, yakni tetap dalam posisi sebagai oposisi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kita tetap tidak berubah. Kira-kira bahasa kita begini 'burung nuri burung kenari, hidup berdua sebagai sahabat. PKS masih konsisten menjadi oposisi, oposisi dilakukan dengan bermartabat," ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini menyebut, oposisi bermartabat adalah dengan tetap mengawasi pemerintahan.

Baca Juga:

Kapala Desa Diminta Netral di Pilkada

"Jika ada yang tidak bersama rakyat kita akan kritisi dan sampaikan perbaikan. Jika ada yang baik tentu kita bisa bersama," ujarnya.

Habib Aboe menambahkan, dalam program kerja nanti PKS akan membicarakan beberapa program kerja yang akan dibahas.

"Kita berharap suasananya lebih ringan dalam bekerja tapi kita target bagaimana bisa kadernya yang jumlahnya jauh lebih banyak dan yang kedua kita bisa menang di semua elektoral," ujarnya.

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara).

Munas V PKS akan mendorong lahirnya kepemimpinan nasional dengan menghadirkan kualitas kepemimpinan yang mumpuni dari daerah.

"Dari seluruh daerah akan kita munculkan kader kita. Kita juga akan tampilkan generasi muda untu tampil di semua bidang, termasuk kepengurusan partai."

Puncak Munas V PKS akan berlangsung Ahad (29/11) dengan agenda Arahan Ketua Majelis Syura PKS, Sosialisasi Kebijakan Strategis Partai, Pengumuman dan Pelantikan Pengurus DPP PKS 2020-2025 dan pidato politik Presiden PKS. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Akui Masih Ada Pekerja Migran Yang Tidak Terlindungi

#PKS #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Jaksa akan memanggil Jokowi dan Syarif di persidangan pada Kamis (5/11).
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Jaksa akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo pekan depan. Roy menyebut kehadiran mantan presiden itu telah lama dinantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Bagikan