MPR Dorong Pemerintah Terjunkan 62.500 Mahasiswa Kedokteran Bantu Nakes

MerahPutih.com - Pimpinan MPR mendorong pemerintah menerjunkan 62.500 mahasiswa kedokteran dari sekitar 90 fakultas kedokteran di semua perguruan tinggi di Indonesia untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan (nakes) di masa pandemi COVID-19.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengusulkan agar semua mahasiswa yang terjun ke lapangan membantu nakes diberikan kompensasi akademis, misalnya dalam penanganan COVID-19 ini disetarakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS).

Baca Juga

DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal

Basarah mengusulkan itu untuk merespon hasil survei Kelompok Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bernama MEDICO-19 pertengahan Juli 2021, yang menyatakan bahwa satu dari dua mahasiswa ilmu kedokteran menyatakan bersedia menjadi relawan pandemi COVID-19.

Ketua Operasional MEDICO-19 Gilbert Lazarus memperkirakan, ada sekitar 62.500 mahasiswa kedokteran di Indonesia dari lebih dari 90 fakultas kedokteran dari berbagai perguruan tinggi. Survei dilakukan untuk merespon krisis tenaga kesehatan karena terus meningkatnya kasus COVID-19.

‘’Karena survei itu menyatakan hanya sebagian dari total 62.500 mahasiswa kedokteran yang bersedia jadi relawan, maka Kemendikbudristek harus membuat stimulus agar semua mahasiswa bersedia menjadi relawan. Misalnya dengan memberikan kompensasi, pengabdian mereka disetarakan dengan jumlah SKS. Soal berapa SKS yang layak, itu urusan Kemendikbudristek yang merumuskannya,’’ kata Basarah di Jakarta, Sabtu, (24/7).

Politikus PDI Perjuangan ini juga menyoroti hasil lainnya dari survei MEDICO-19 yang menyasar 4.780 total responden dengan metode penelitian sampling technique itu. Hasil survei ini menyatakan hanya ada 10 persen mahasiswa saja yang menolak menjadi relawan, sementara 40 persen sisanya menyatakan sikap netral.

“Sikap netral para responden itu memberikan optimisme kepada kita jika dibuatkan kompensasi akademis, atau stimulus lain entah apa bentuknya yang bisa dibahas bersama, saya yakin 100 persen mahasiswa mau terlibat. Mereka juga terikat oleh Tridarma Perguruan Tinggi, yang salah satu darmanya adalah pengabdian masyarakat,’’ ujarnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahwa hanya ada sekitar 3.000 mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang bisa dilibatkan menangani pasien COVID-19 sebab mereka sudah menjadi dokter namun belum menjalani Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, Basarah menyatakan tidak jadi masalah sebab sisa tenaga 59.500 mahasiswa tetap bisa dimanfaatkan secara maksimal.

‘’Jumlah 3.000 mahasiswa yang sudah direkomendasi IDI itu bisa menjalani praktek kedokteran tentu setelah menjalani semua persyaratan, sedangkan 59.500 mahasiswa lainnya bisa diperbantukan menangani banyak hal, misalnya mencatat referensi kamar rumah sakit, mendata donor darah, bantuan oksigen, tenaga telemedicine, health care, vaksinator, dan lain-lain,’’ jelas dosen pasca sarjana Universitas Islam Malang tersebut.

Basarah mengapresiasi Ditjen Dikti Kemendikbudristek yang sejak awal pandemi telah melibatkan sekitar 15.000 mahasiswa kedokteran dan mahasiswa kesehatan masyarakat untuk aktif membantu tenaga medis. Mereka selama ini hanya ditugaskan sebagai contact tracing COVID-19, untuk membantu fasyankes di wilayah yang sesuai dengan prosedur Kemenkes.

‘’Namun, jumlah 15.000 mahasiswa itu kami rasa masih kurang mengingat jumlah masyarakat yang terpapar COVID19 terus meningkat, banyak rumah sakit kewalahan, sementara para tenaga kesehatan juga banyak yang terpapar wabah ini,’’ tandas Basarah. (Pon)

Baca Juga

Tak Terima Istrinya Meninggal COVID-19, Warga Boyolali Ancam Nakes RSUD Ngipang