MPR Desak Pemerintah Realokasi Dana Insfrastruktur untuk Cegah PHK Massal karena COVID-19

MerahPutih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah, dalam menentukan kebijakan ekonomi dan insentif yang diberikan, untuk memperhatikan masyarakat menengah ke bawah dan sektor non-formal yang lebih rentan terancam dalam wabah COVID-19.

Bamsoet mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan realokasi dana infrastruktur untuk menjaga perekonomian kelompok masyarakat yang paling rawan terdampak wabah COVID-19.

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Terima Donasi hingga Rp66,5 Miliar

"Seperti pekerja kontrak/buruh, mengingat mereka harus diprioritaskan untuk diberikan bantuan," jelas Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Bamsoet mengatakan, pemerintah harus memberikan bantuan insentif tambahan kepada masyarakat. Terutama pekerja non-formal, untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat virus COVID-19.

Seperti dengan memastikan berjalannya penambahan dana program sembako murah dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja di sektor non-formal dan anggaran untuk memberikan diskon pajak hotel maupun restoran bagi pelaku usaha di sektor tersebut.

"Hal ini agar dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mencegah terjadinya PHK," jelas Bamsoet.

Politikus Golkar ini juga mendesak pemerintah tegas kepada perusahaan yang abai pada keselamatan dan kesejahteraan buruh selama masa darurat ini.

Dengan meminta agar perusahaan mengurangi proses produksi guna meminimalisir risiko penularan penyakit, namun tetap menjamin hak-hak para pekerja atau buruh.

"Pemerintah mesti membuat kebijakan yang menjamin buruh terhindar dari ancaman kehilangan pekerjaan di tengah masa wabah ini," jelas Bamsoet.

Baca Juga:

Kebijakan PSBB Pilihan Paling Rasional di Tengah COVID-19

Sejumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi terjadi akibat COVID-19 yang berlarut.

Ada kemungkinan juga tunjangan hari raya (THR) tak bisa dibayarkan dan menjadi perhatian belakangan ini.

Pasalnya, virus corona telah mengganggu mata rantai produksi industri sehingga perputaran bisnis tak lancar, sementara kewajiban para pengusaha tetap harus berjalan. (Knu)

Baca Juga:

Yurianto: Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik