MPP Kabupaten Tangerang Layani Administrasi 8 Instansi

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 19 Januari 2024
MPP Kabupaten Tangerang Layani Administrasi 8 Instansi

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang. Foto: dok. Pemkab Tangerang

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tangerang kini melayani pengurusan administrasi dari delapan instansi. Kemudian, MPP Kabupaten Tangerang juga meraih angka pengunjung hingga 20.350 orang selama 2023. Namun, para pengunjung masih didominasi untuk pelayanan Dukcapil dan Samsat.

Delapan instansi yang tergabung dalam pelayanan MPP Kabupaten Tangerang adalah Bapenda, BPJS, BPN, DPMPTSP, Dukcapil, Samsat, Kemenag, dan Polres.

Baca juga: Cara Urus BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang

Manager On Duty MPP Kabupaten Tangerang, Kiki Islach Baehaqy mengatakan, masyarakat Kabupaten Tangerang sangat antusias memanfaatkan layanan MPP selama 2023 lalu.

“Alhamdulillah, di 2023 kami sudah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk memudahkan mereka mengurus layanan administrasi,” ujarnya, Rabu (10/1) lalu.

MPP Kabupaten Tangerang melayani administrasi delapan instansi
MPP Kabupaten Tangerang melayani administrasi delapan instansi. Foto: dok. Pemkab Tangerang

Selain itu, MPP juga mengevaluasi pelayanan selama 2023. Salah satunya adalah masih banyak pengunjung yang datang ke Mal Pelayanan Publik untuk mengambil nomor antrean secara offline.

“Pada 2024 ini, kami berusaha memudahkan masyarakat dengan mengambil nomor antrean tidak lagi secara offline, tapi bisa mengambil antrean secara online,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, masyarakat bisa langsung mengunduh aplikasi “Tangerang Gemilang” untuk mengambil nomor antrean layanan MPP.

“Kami berharap dengan adanya inovasi pengambilan tiket online bisa memudahkan masyarakat, tidak lagi harus mengantri dan menunggu, karena dengan tiket online sudah bisa mengatur jam pelayanan,” ucapnya. (*)

Baca juga: Talaga Citalaga, Ruang Publik Baru di Bandung Utara

#BPJS #Pelayanan Publik #Pemkab Tangerang
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Irma mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Indonesia
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kesehatan tak henti-hentinya menuai kritik.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Indonesia
Revolusi RPTRA, Dari Tempat Ngumpul Biasa Jadi Inovasi Paling Brilian Penggerak Ekonomi
Anak-anak butuh ruang yang aman, menyenangkan, dan memicu rasa ingin tahu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 26 Juni 2025
Revolusi RPTRA, Dari Tempat Ngumpul Biasa Jadi Inovasi Paling Brilian Penggerak Ekonomi
Indonesia
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
7,39 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan tidak tercatat dalam DTSEN dan dinilai sudah sejahtera.
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
Indonesia
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Mulai bulan Mei 2025 penetapan peserta PBI akan menggunakan basis data DTSEN
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
Dinas KPKP DKI tengah membuat kajian terkait pembangunan puskeswan. Barulah di 2026 pembangunan dilakukan di lima wilayah Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Juni 2025
Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
Indonesia
Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga
Bukan BPJS, melainkan subsidi kepada pemilik hewan peliharaan saat melakukan pengobatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Juni 2025
Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga
Indonesia
Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu
Wacana soal BPJS Hewan kini menjadi perhatian anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Francine. Pemprov DKI diminta untuk memenuhi layanan kesehatan hewan.
Soffi Amira - Senin, 09 Juni 2025
Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu
Indonesia
Lapor Mas Wapres Terima 7.590 Aduan, Pelapor Minta Bantu Lunasi Kredit hingga Tebus Ijazah
Lapor Mas Wapres menerima 7.590 aduan dari masyarakat. Namun, masih ada laporan yang menunggu proses verifikasi serta kelengkapan dokumen.
Soffi Amira - Senin, 09 Juni 2025
Lapor Mas Wapres Terima 7.590 Aduan, Pelapor Minta Bantu Lunasi Kredit hingga Tebus Ijazah
Indonesia
Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?
Dari jumlah tersebut, total nominal yang dibayarkan kepada peserta tercatat sebesar Rp 161 miliar, meningkat 48 persen (YoY).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Mei 2025
Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?
Bagikan