Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa praktek politik uang (money politics) bisa terjadi di setiap pemilihan kepala daerah.
Praktik politik uang tidak bisa dihindari baik melalui proses pemilihan secara langsung maupun dipilih oleh DPRD
"Kalau pemilihan langsung kepada rakyat itu money politics-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan, kita bayar ke partai selesai," kata Mahfud kepada wartawan dalam seminar daring bertema 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9).
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA] Ada Baju Adat Tiongkok di Lembaran Uang Kertas Baru Pecahan Rp 75 Ribu
Mahfud berkisah pada masa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012 lalu, ia menyebut bahwa praktik Pilkada dilakukan oleh malaikat bisa menjadi iblis jika masuk ke dalam pemerintahan.
Saat itu, ia pun mengusulkan jika sistem pilkada harus diubah. Pemerintahan saat itu sudah sepakat untuk mengembalikan sistem pilkada ke DPRD.
"Karena malaikat kalau jadi kepala daerah bisa jadi iblis. Karena modalnya besar, politik uangnya luar biasa. Gaji kepala daerah Rp 6-7 juta, biayanya puluhan miliar bahkan ratusan miliar," jelasnya.
Bahwa proses Pilkada langsunh ini telah melewati tahapan dan proses evaluasi yang panas.
Hal tersebut bisa dilihat dari usulan agar dikembalikan ke DPRD hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatalkan UU Pilkada pada 2014.
Baca Juga
Meski demikian, Mahfud menilai bahwa Pilkada langsung juga memiliki sisi positif. Yakni, tidak ada lagi koalisi partai politik yang linear dari tingkat pusat hingga ke daerah.
"Terlebih enggak ada lagi pengelompokan ideologis. Sekarang bercampur yang penting menang. Ini bagus bagi ideologi kita," kata Mahfud. (Knu)
