MK Kebanjiran Gugatan bila Kabulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Zulfikar Sy - Rabu, 31 Mei 2023
Ilustrasi - Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/aa.
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal kebanjiran gugatan jika lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu terbukti mengabulkan sistem pemilu proporsional tertutup.
Pasalnya, pasti banyak pihak yang menolak dan tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup atau pemilihan partai.
"Nanti akan ada upaya gugat menggugat di MK, itu semua makan waktu dengan demikian pemilu tertunda dengan sendirinya," ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie saat dikonfirmasi, Rabu (31/5).
Baca Juga:
Wakil Ketua MPR RI Serukan Hakim MK Bersikap Negarawan
Doktor Komunikasi Politik America Global University ini menilai, sistem proporsional tertutup sama halnya dengan mengebiri kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya sebagai legislatif.
Jerry menuturkan bahwa MK sejatinya menjadi alat untuk kepentingan rezim saat ini dalam melanggengkan kepentingan politiknya. Hal itu mudah diamati karena kelembagaan MK yang juga kental dengan sistem kekerabatan.
"Ketua MK (Anwar Usman) adik ipar Presiden Jokowi sendiri," ujarnya.
Baca Juga:
Diduga Bocorkan Hasil Putusan MK, Denny Indrayana Sulit Dijerat Pidana
Seperti diketahui, advokat Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK yang mengabulkan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK. (Asp)
Baca Juga:
BMKG Prediksi Sejumlah Kota di Indonesia Cerah Berawan
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Gelar Raja Bolos MK Jatuh ke Anwar Usman, MKMK: Etika Itu Kesadaran Bukan Paksaan
MK Tegaskan Putusan Adalah Konstitusi, Pemerintah Klaim Selalu Patuh
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
UU Guru dan Dosen Digugat ke MK, Komisi X DPR Soroti Upah di Bawah UMR
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
