Minta KPK Periksa Kapolri, Fredrich Yunadi Sedang Melucu


Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian saat berada di Kantor MUI. (MP/Dery Ridwansah)
MerahPutih.com - Mabes Polri menanggapi santai tantangan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang meminta KPK memeriksa Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Idham Azis.
Permintaan itu diutarakan Fredrich karena KPK meragukan kecelakaan yang dialami Novanto beberapa waktu lalu.
"Itu statement-nya Fredrich Yunadi, saya senyum-senyum saja. Lucu saja mendengar statement itu," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Muhammad Iqbal, Kamis (19/1).
Menurut Iqbal, pernyataan yang dilontarkan Fredrich Yunadi tak tepat sasaran. Sebab, Kapolri sebagai pucuk pimpinan tidak mengurusi hal-hal teknis mengenai penanganan kasus.
Kapolri, sambung Iqbal, hanya menangani kapasitas strategis mengurus organisasi.
"Bagaimana Polri dapat lebih dipercaya, lebih profesional, lebih modern. Enggak ada lagi ngurusin teknis," ucap Iqbal.
Sementara, Kapolda Metro Jaya pun sama. Meski berada di bawah Kapolri, Kapolda tidak mengurus hal-hal teknis penanganan kasus.
"Kalau misalnya hanya kecelakaan itu teknis, Kapolda saja enggak ngurusin itu. Kalau pun ada terkait dengan kejadian itu, yang diperiksa yang menangani yang datang ke TKP. Paling atas ada kepala unitnya, lucu juga," ungkap Iqbal. (Ayp)
Baca juga berita terkait Fredrich Yunadi dalam artikel: Fredrich Yunadi Berencana Ajukan Gugatan Praperadilan Terhadap KPK
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran

Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan

Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu

Mendagri Tito Tiba di Istana, Pastikan Ada Pelantikan Menko Polkam Baru

Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah

Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri

Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah

Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses

Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
