Meski TKN Bubar, Koalisi Solid Kawal Pemerintahan Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 26 Juli 2019
Meski TKN Bubar, Koalisi Solid Kawal Pemerintahan Jokowi

Sekretaris Jenderal PKPI Verry Surya Hendrawan. Foto: Senayanpost

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Verry Surya Hendrawan memastikan, meskipun TKN akan dibubarkan, namun 10 partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap berkoalisi.

"Semuanya, sepuluh parpol (lima di dalam parlemen dan lima diluar parlemen), akan terus aktif dan kritis di pemerintahan maupun legislatif," kata Verry kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/7).

Baca Juga: TKN: Lembaga Negara Tidak Produktif Layak Bubar

Kesepuluh partai politik anggota KIK, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB. Menurut Verry, mereka konsisten mengawal pemerintahan lima tahun ke depan.

Verry belum dapat memastikan di mana pertemuan para sekjen tersebut akan dilaksanakan. "Memang akan ada pertemuan terpisah antara Sekjen dengan presiden terpilih," singkat dia.

Jokowi dan para Sekjen Parpol pengusung (ist)

"Tapi lokasinya belum tahu. Harusnya sih kemarin (diketahui). Tapi ya mungkin hari ini di lokasi Seribu Rasa juga, atau mungkin ada special corner, kita belum tahu pastinya," ujar Verry.

Sementara, Wakil Ketua TKN Johnny G Plate di Jakarta, Kamis 25 Juli 2019 menilai, wajar jika TKN dibubarkan. Sebab tugasnya untuk memenangkan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin sudah selesai.

Baca Juga: TKN Bubar Besok, Moeldoko Singgung Hotel Plus-Plus

Usai pembubaran TKN, kata Johnny, baru ada pertemuan dengan sekjen-sekjen parpol koalisi. "Jadi ada dua acaranya. Pertemuan selesai tugas TKN jam 16.00 WIB. Kemudian, jam 19.00 WIB pertemuan para Sekjen, internal," pungkas Jhonny. (Knu)

#Jokowi-Ma'ruf Amin #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan