Meski Ekonomi Global Sulit, Jokowi Minta Semua Lembaga Tetap Dukung Pemilu 2024
Mula Akmal - Kamis, 28 April 2022
Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Bogor untuk memberikan bantuan sosial di Bogor, Jawa Barat pada Kamis (22/4/2022). (ANTARA/Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)
MerahPutih.com- Pemilu 2024 didepan mata. Namun, situasi perekonomian global masih dalam kategori sulit.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tahapan Pemilu 2024 akan tetap dimulai pada Juni 2022.
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Pembantunya dan Pemda Dukungan Anggaran Pemilu 2024
"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya dimulai nanti, Juni tahun 2022," kata Jokowi dalam peresmian pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional, Kamis (28/4).
Jokowi juga meminta pemerintah mempersiapkan anggaran demi melancarkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, bantuan itu bisa menggunakan anggaran pusat atau anggaran daerah.
"Tentu saja dukungan anggaran, baik dari APBN atau APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik sukses dan lancar," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo ini.
Jokowi meminta seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Dukungan itu, sambung Jokowi, termasuk dalam wujud penganggaran. Baik dari APBN maupun APBD.
"Agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," ujarnya.
Baca Juga:
Survei Kepuasan Publik terhadap Jokowi Menurun, KSP: Untuk Intropeksi
Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut kebutuhan anggaran pemilu 2024 mencapai Rp 110,4 triliun dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 33,8 triliun.
"Bantuan, baik dari APBN dan APBD agar Pemilu 2024 terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," tambah Presiden.
Jokowi mengakui pada tahun 2022 dan 2023, Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah, serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.
Ia menuturkan, pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19.
"Bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.
Apalagi, menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.
Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar betul-betul waspada, mengkalkulasi, dan menghitung secara detail langkah antisipasinya.
"Agar langkah antisipasinya benar, maka kita harus betul-betul siap kalau krisis ini berlanjut sampai tahun depan," jelas ayah tiga orang anak ini. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
