Jokowi Perintahkan Pembantunya dan Pemda Dukungan Anggaran Pemilu 2024

MerahPutih.com - Setelah secara tegas menolak perpajangan jabatan dan pemundaan Pemilu, serta melantik anggota KPU dan Bawaslu. Presiden Joko Widodo (Jokowi), kembali menegaskan dukunganya pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ia mengatakan, pemerintah mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran.

Baca Juga:

KPU Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Tahapan Awal Pemilu 2024

"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai Juni 2022, saya minta semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis (28/4).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat terkait lainnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kebutuhan anggaran pemilu 2024 mencapai Rp 110,4 triliun dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 33,8 triliun.

"Bantuan, baik dari APBN dan APBD agar Pemilu 2024 terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," tambah Presiden.

Presiden mengakui, pada tahun 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.

"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19, bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.

Apalagi, menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.

"Akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Hadir di Sidang MK, La Nyalla: Pasal 222 UU Pemilu Berpeluang Lumpuhkan Negara