Menuju New Normal, MUI Ingatkan Umat Pentingnya Patuhi Protokol Kesehatan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 28 Mei 2020
 Menuju New Normal, MUI Ingatkan Umat Pentingnya Patuhi Protokol Kesehatan

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas di Jakarta, Selasa (5/11/2019). ANTARA/Anom Prihantoro

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) direlaksasi seperti di mal, bandara, tempat publik, maka hal serupa juga harus berlaku di masjid namun tetap menerapkan kelaziman baru atau new normal.

Ia mengimbau agar umat dapat memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan.

Baca Juga:

Patuhi PSBB, KAJ Kembali Perpanjang Peniadaan Kegiatan Ibadah di Gereja

"Kita minta umat patuhi protokol medis yang ada (di masjid), karena kalau tidak, risiko terjadinya penularan dari virus tersebut tentu akan sangat besar," kata Buya Anwar dalam siaran pers kepada wartawan, Kamis (28/5).

MUI imbau umat perhatikan protokol kesehatan
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas (mui.or.id)

Karena di dalam protokol medis disebutkan mengenai physical distancing atau menjaga jarak, kata dia, maka hal tersebut juga menjadi perhatian yang perlu diterapkan di masjid. Jarak antara satu orang dengan orang lain minimal satu meter.

Hal ini menurut Buya Anwar akan menjadi masalah di masjid-masjid yang jumlah jamaahnya membeludak.

Pada salat Jumat di masa normal saja, tak sedikit masjid yang kapasitas tampung ruangannya tak cukup untuk jamaah. Sehingga tak sedikit dari masjid-masjid tersebut yang menyambung shaf-nya hingga ke luar masjid seperti lapangan hingga jalan raya.

"Tentu yang begini (membeludaknya jamaah saat sholat Jumat) akan menyusahkan jamaah pada masa new normal," ungkapnya.

Buya Anwar meminta pemerintah berhati-hati akan rencana new normal itu.

"New normal itu dilakukan orang setelah (kurva) turun (dan) turunnya setelah melandai. Itu adalah sebuah konsep yang bagus dilaksanakan, kalau situasi kondisinya pas. Pasnya kapan? Di saat sudah melandai," kata Anwar.

Anwar menilai, penerapan new normal di tengah kurva yang belum turun atau landai bisa jadi berbahaya.

"Kita kan masih naik ini, jadi jangan menerapkan new normal di tengah situasi penyebaran meningkat, kenapa? Karena masyarakat kita belum tertib, disiplin. Kalau tertib disiplin mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan, kalau enggak, saya rasa, jadi konsep berbahaya menurut saya," jelas dia.

Anwar memberi catatan, jika salah menerapkan kebijakan, maka akan berdampak pada penambahan pasien positif corona.

Baca Juga:

DPR Ingatkan Protokol New Normal Jangan Sampai Bikin Bingung Rakyat

Tentunya pasien tersebut akan memenuhi rumah sakit untuk mendapat perawatan.

"Apakah hal-hal ini sudah disiapkan pemerintah? Kalau sudah ya oke, tapi kalau belum ya maka menurut saya kebijakan ini sangat berbahaya. Karena secara hitungan keilmuan, pasti banyak pasien baru yang akan memenuhi RS," jelas Anwar.

"Pasti faskes tak mampu menampungnya sehingga pasien-pasien tak terlayani. Tugas negara ngapain? Melindungi rakyat kan? Maksudnya baik tapi karena caranya ndak tepat pasti hasilnya buruk, sehingga tugas negara yang lindungi rakyat, tidak tegas," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Ini Alasan Jakarta Disebut Siap Berlakukan New Normal

#New Normal #Majelis Ulama Indonesia #COVID-19 #Salat Berjamaah
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Indonesia
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
MUI menyoroti perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Umat diminta selektif membeli produk tanpa sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 23 Februari 2026
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Konten itu ternyata merupakan bagian dari materi promosi rumah sakit yang berlokasi di Be’er Ya’akov, Israel.
Dwi Astarini - Kamis, 19 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Indonesia
Di Hadapan MUI, Prabowo Ajak Bangsa Bersatu Lawan Korupsi
Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa bersatu memberantas korupsi saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Di Hadapan MUI, Prabowo Ajak Bangsa Bersatu Lawan Korupsi
Indonesia
Kukuhkan Pengurus MUI 2025–2030, Prabowo: Lambang Bersatunya Ulama dan Umara
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan pengurus MUI periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal dan menegaskan pentingnya persatuan ulama dan umara.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Kukuhkan Pengurus MUI 2025–2030, Prabowo: Lambang Bersatunya Ulama dan Umara
Indonesia
Hadiri Acara MUI, Prabowo Tekankan Persatuan Ulama dan Umara untuk Kemajuan Bangsa
Presiden Prabowo menegaskan persatuan ulama dan umara menjadi fondasi perdamaian dan kemakmuran bangsa saat menghadiri pengukuhan MUI di Masjid Istiqlal.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Hadiri Acara MUI, Prabowo Tekankan Persatuan Ulama dan Umara untuk Kemajuan Bangsa
Indonesia
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh menyebut pilkada langsung menimbulkan biaya tinggi dan politik uang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Fatwa MU memutuskan jika pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang huni, tidak mencerminkan keadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Indonesia
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Salah satu fokus dalam penanganan Tb adalah memperluas skrining atau deteksi dini. Masyarakat diimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan, karena TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang konsisten.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Bagikan